SHARE

IMG-20170329-WA0000 1Langsa (Buser Kriminal)-Anggota DPR Aceh (DPRA) Rusli bersama akademisi, aktivis muda, serta tokoh masyarakat, menggelar diskusi di sebuah kafe di Kota Langsa, Aceh, Selasa, (28/03/2017).

Berbagai persoalan dibahas dalam dialog tersebut, seperti  masalah ekonomi petani, perizinan  perusahaan terkait pemakaian lahan HGU, lapangan Pekerjaan, revsi UU ASN, hingga soal CSR.

Anggota DPRA Rusli menyatakan, dalam setahun terakhir DPR Aceh sudah bekerja sesuai fungsinya, kontrol dan legislasi. “Bahkan anggota DPR Aceh saat reses melakukan kunjungan ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat,” ungkap anggota DPRA yang akrab disapa Tambi itu.

Terkait persoalan CSR, Tambi menjelaskan, soal CSR di Aceh Tamiang dan Kota Langsa, terkait, pihaknya tengah mempelajarinya.

Menurutnya, dana CSR tidak hanya mengenai kegiatan yang dilakukan perusahaan, di mana perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat setempat dan  melestarikan lingkungan.

“Kita akan coba membangun komunikasi baik dengan perbankan maupun perusahaan yang berada di kedua kota ini secara persuatif. Dan ini akan kita bahas di DPR Aceh,” tegasnya.

Namun diakuinya, kinerja DPRA setahun ini juga masih mengalami kendala. Salah satunya, setiap kebijakan yang diputuskan DPRA harus dikonsultasikan dulu dengan pihak Kemendagri. “Sehingga dalam hal wewenang DPRA berbeda dengan anggota DPR RI,” ujarnya.

Selain itu, menurut Rusli, banyak kebijakan pusat yang bertentangan dengan aturan daerah. Sebagai contoh, persoalan HGO penggunaan lahan dan dana CSR.

Di sisi lain, Rusli mengakui perputaran ekonomi masyarakat di Kota Langsa dan Tamiang terasa lesu.

“Hal ini disebabkan masyarakat Kota Langsa masih mengandalkan anggaran pemerintah, sehingga hal ini membuat pasar ekonomi kota jasa ini kian terpuruk,” terang Rusli.

“Dan ke depan Pemerintah Kota Langsa dan Aceh Tamiang, harus terus bersinergi agar bisa menarik investor masuk ke kota ini, ” harapnya. (Her)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here