Anggota Polres Halut Serang Kantor Bupati

No Comment 34 Views

Halut, (Buser Kriminal) Malam itu, Sabtu (6/8/2011), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara, melakukan razia KTP di sejumlah  penginapan, hotel, tempat hiburan, dan beberapa tempat maksiat lainnya dalam kota Tobelo.

Di beberapa tempat, kegiatan ini berjalan dengan lancar dan merazia sejumlah warga yang tidak memiliki KTP, bahkan ada warga yang ditemui memiliki KTP ganda dengan tanggal dan tahun kelahiran yang  berbeda.

Terhadap mereka ini, personel Satpol PP langsung membawanya ke kantor untuk dimintai keterangan kemudian mereka dikembalikan dengan memberikan uang jaminan.

Namun saat razia di Golden Pub & Karaoke, anggota Satpol PP langsung dicegat oleh salah seorang perwira polisi Polres Halut, Robert Wasia, yang adalah Kasatlantas dengan mengatakan bahwa kegiatan ini tidak boleh dilanjutkan karena ini adalah kewenangan polisi bukan Satpol PP.

Alasannya, UU lebih tinggi dari Perda. Intinya pihak Satpol PP tidak boleh melaksanakan penertiban karena ini perintah Wakapolres.

Adu mulut pun terjadi antara Kasatlantas dan Kepala Seksi Ketertiban Satpol PP, Julianus Tobelo yang memimpin langsung kegiatan ini di depan Pub Golden Star. Namun insiden ini tidak berlangsung lama karena setelah ada koordinasi dengan Kasatpol PP Halut via telepon selulernya, masalah pun menjadi jelas dan selesai.

Usai pemeriksaan di Golden Star, pihak Satpol PP pun kembali ke kantor untuk beristirahat. Namun sementara menikmati makanan yang telah disiapkan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan sekelompok personel Polres Halut, di bawah pimpinan Pedi Diba yang menggunakan celana pendek dan jaket hitam dengan mengendarai satu unit truk Dalmas yang berisikan 8 orang anggota Polres Halut, lengkap dengan pakaian dinas dan senjata laras panjang.

Saat berada di halaman kantor Bupati, Pedi langsung mengeluarkan perintah agar anak buahnya menyebar dan kalau ada yang macam-macam tembak saja. Setelah perintah itu, anggota Polres Halut langsung bergerak masuk ke dalam kantor Satpol PP dan dengan suara keras menanyakan keberadaan Kasatpol PP.

Mendengar suara keras dari Pedi, anggota Satpol yang saat itu lagi santai menikmati makan tidak menerima dan langsung bereaksi hendak mencegah anggota Polres tersebut.

Namun Pedi langsung mencabut pistolnya dan menodong ke leher salah seorang anggota Satpol PP yang berusaha menghadangnya. Merasa terancam, anggota Satpol itu langsung mengelak, namun tak disangka, salah seorang anak buah Pedi langsung memukul anggota Satpol dengan popor senjata laras panjang membuat tangannya bengkak.

Merasa pimpinan dan temannya diancam dengan todongan senjata, seluruh anggota Satpol PP yang ada di dalam kantor langsung berekasi sehingga terjadi adu mulut sengit yang menjurus pada adu fisik.

Tak puas dengan hal itu, adu mulut, bahkan terjadi sedikit kejar-kejaran antara kedua pihak di luar ruang kantor Satpol yang merupakan halaman belakang kantor Bupati Halut. Namun berkat kesigapan dan ketegasan Kepala Satpol PP Halut yang melarang anak buahnya untuk membalas aksi ini, membuat suasana segera dapat diatasi dan apa yang tidak diharapkan bisa dihindari.

 

Dihardik

Wartawan media ini yang saat itu berada di TKP dan mengikuti sejak awal kegiatan dan insiden ini, secara spontan langsung memotret aksi ini dengan kameranya. Namun tak disangka, bahwa saat melihat wartawan mengambil gambar insiden tersebut, Pedi langsung membentak wartawan itu dan melarang untuk mengambil gambar.

Namun hal ini tak dihiraukan oleh sang wartawan dan terus memotret insiden itut dengan kameranya. Usai kejadian, sejumlah insan pers yang berada di TKP langsung mengkonfirmasi masalahnya pada Wakapolres Halut, Harry S Sembiring SIK,  yang saat itu berada di ruangannya dan didampingi oleh Kasatlantas dan Pedi Diba selaku pemimpin penyerangan.

Dalam keterangannya, Pedi memaparkan bahwa aksi yang dilakukan itu adalah reaksi spontan dari seorang anak buah karena atasanya dibentak-bentak oleh anggota Satpol PP di depan Golden Star.

Wakapolres Halut memaparkan aksi ini merupakan masalah harga diri dan martabat institusi sehingga anggota Satpol PP tidak bisa seenaknya membentak seorang perwira polisi.

Menurutnya, soal razia KTP, Satpol PP tidak punya kewenangan yudisial. Bahkan menurutnya apa dasar hukum yang dipakai Satpol untuk melakukan razia dan hasilnya apa.

Kasatpol PP Halut, H. Tjandua saat dikonfirmasi menyatakan, bahwa razia KTP yang dilakukan oleh institusinya adalah melaksanakan Perda Kabupaten Halut  No 5 tahun 2008, dimana dalam perda itu ada aturan yang mengaturnya dan dasarnya juga pada UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Perda ini dalam hirarki peraturan perundangan, UU No 10 tahun 2004, termasuk di dalamnya. Jadi, UUD 1945-UU-Peraturan Pemerintah Pengganti UU-Peraturan Pemerintah kemudian Peraturan Daerah.

Perda ini diakui secara hukum nasional masuk dalam hirarki perundang-undangan di Indonesia. Jadi perda adalah penjabaran dari UU yang lebih tinggi di mana masing-masing perda memiliki kearifan lokal sendiri-sendiri, tidak bisa disamakan antara satu daerah dengan daerah lain.

Kegiatan razia KTP ini adalah kewenangan dan kewajiban Satpol PP yaitu berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemda, kemudian ditindaklanjuti oleh PP No 6 tahun 2010, di mana awalnya adalah PP No 32 tahun 2005 tentang Pedoman Satpol PP dan kemudian diganti oleh PP No. 6 tahun 2010 tersebut. “Tindak lanjut dari peraturan ini, kita buat kegiatan itu  dan ini sudah menjadi program kerja Satpol PP Halut”, papar Tjandua.

Kabag Infokom Pemda Halut, Danno Entje mengutuk keras aksi itu. Ini merupakan suatu aksi yang harus diproses secara hukum karena masuk ke rumah orang dan melakukan aksi kekerasan sama sekali bertentangan dengan aturan dan hukum yang ada. “Aksi ini telah melecehkan Pemda Halut dan tidak boleh dibiarkan. Kami akan melaporkan secara resmi aksi ini ke Polda Maluku Utara,” tandasnya.  *KAROLD/ WILLY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)