SHARE

BPJS HalutHalut (Buser Kriminal)-Untuk jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), sejak tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sudah melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Terkait hal itu, pemerintah daerah saat ini telah mengintegrasikan ke BPJS Kabupaten Halmahera Utara. Hanya saja sistem pengelolaannya dilakukan secara bertahap. Pasalnya, untuk validasi data, pemerintah daerah sementara ini sedang memverifikasi data ulang, baik itu untuk seluruh penduduk, maupun penduduk yang kurang mampu.

“Karena memang untuk semua masyarakat kurang mampu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah,” ucap Kepala Layanan Operasional BPJS Kabupaten Halmahera Utara, Ikya Ulumudin, yang ditemui di ruangannya baru-baru ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, di tahun 2016 ada 10.000 jiwa masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah diintegrasikan ke BPJS. Sementara di tahun 2017 ini, komitmen Bupati Halmahera Utara, Ir. Frans Manery yakni pelayanan kesehatan gratis, khususnya di pelayanan kelas III (Masyarakat tidak mampu).

Namun  saat ini sebelum melakukan proses dari data yang sudah ada, bersama dinas capil dan dinas terkait lainnya perlu memvalidasi data kembali terhadap beberapa hal yakni,  perpindahan domisili penduduk, meninggal dan kelahiran. “Sehingga nanti ketika datanya sudah valid, pemerintah daerah memberikan kepercayaannya kepada BPJS dengan mengintegrasikan peserta naik sebanyak 7000 jiwa, sehingga jumlah peserta dari tahun 2016 sampai Februari tahun 2017 ini, menjadi 17.989 jiwa,” terangnya

Terkait komitmen bupati soal pelayanan kesehatan gratis secara keseluruhan bagi masyarakat tidak mampu, dia mengatakan, pemerintah daerah di bulan April akan menambahkan peserta BPJS dari jumlah yang ada. Untuk itu, lanjutnya,  pemerintah daerah menargetkan dalam waktu satu bulan yakni di bulan Maret, semua data sudah valid dan siap diintegrasikan ke BPJS untuk bisa dicover. (Mcarthur Sumampow)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here