SHARE
Warga jalan Poros PT RAPP km 72/74 Arah Basrah, Kampat, Riau
Warga jalan Poros PT RAPP km 72/74 Arah Basrah, Kampat, Riau
Warga jalan Poros PT RAPP km 72/74 Arah Basrah, Kampat, Riau

Riau (Buser Kriminal)-Sesuai program dan peraturan pemerintah tentang data kependudukan, E-KTP semakin sangat penting untuk keperluan dan pengurusan apa saja yang dibutuhkan warga negara.

Namun dalam implementasinya, pembuatan E KTP tidak semudah yang diharapkan.  Setidaknya ribuan jiwa warga jalan Poros PT RAPP km 72/74 Arah Basrah, status kependudukannya  tidak jelas. Hal itu mengakibatkan mereka terkatung katung. Padahal data kependudukan dan E KTP sangat penting  untuk kepengurusan administrasi, seperti bila anak mereka masuk sekolah, pengurusan BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan, Akta Nikah, Akta Kelahiran dan lain lain.

Salah seorang tokoh masyarakat Juli Murdi Zega mengaku prihatin dengan kondisi.  Seharusnya, sambungnya,  hal itu tidak boleh terjadi. Kemudian dia mencoba mengecek kebenarannya di lokasi, ternyata hal itu benar terjadi.

Sejumlah  tokoh masyarakat km 72/74  seperti  MY Tarigan tokoh masyarakat, Hari Yanto tokoh Agama Islam, Tunggul Sinaga tokoh Agama Kristen, Jarot Zendrato tokoh masyarakat, Feri tokoh masyarakat, Sari Gunawan tokoh Pemuda dan Darwis tokoh masyarakat, juga mengomentari persoalan itu.

Mereka menuturkan bahwa sejak tahun 2008,  mereka berupaya menyampaikan masalah dan nasib mereka kepada kepala desa dan camat yang berdekatan dengan wilayah km 72/74. Bahkan pada tahun 2016 telah menyampaikan secara tertulis kepada pemerintah kabupaten ( Bupati ) Kampar, tetapi sampai detik ini tidak ada respon dan kepastian secara hukum.

Kepada Buser Kriminal, tokoh masyarakat Juli Murdi Zega dan Ketua DPC Partai Indonesia Kerja PIKA Kabupaten Kampar, Senin (17/04/2017)  meminta  agar Pemkab Kampar segera menyelesaikan masalah tersebut. Akibat tidak jelasnya data kependudukan, banyak putra putri warga tidak dapat sekolah. Menurut mereka, data kependudukan dan E KTP sangat penting. Apalagi, tukasnya, mereka bukan orang asing yang datang ke Indonesia secara ilegal, tapi asli warga negara Indonesia.

Juli mengharapkan agar Pemerintah Provinsi Riau dan Menteri Dalam Negeri  bisa cepat mengatasi persoalan ini. Masalah ini jangan dibuat berlarut larut, sebab keabsahan dan legalitas data kependudukan serta wilayah pemerintahan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. (ELI DELAW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here