Hutan Kabupaten Berau Terancam Gundul

No Comment 45 Views

Berau, (Buser Kriminal) Selama tujuh tahun sejak 2004, Pemerintah Kabupaten  Berau terus menerima Dana Alokasi Khusus-Dana Reboisasi (DAK-DR) dari Kementerian Kehutanan yang ditransfer ke rekening Kas Daerah Berau, setiap tahun.

Dana itu untuk kegiatan reboisasi lahan kritis di wilayah kehutanan Berau. Tapi faktanya, sejak 2007 silam, Dinas Kehutanan atas nama Pemkab Berau tidak pernah melakukan kegiatan reboisasi lahan kritis sebagaimana mestinya. DAK-DR Rp 100 miliar sampai sekarang belum digunakan, tersimpan di rekening Kas Daerah.

Kepala Dinas Kehutanan Berau, Darwis Syukur menjelaskan, sebanyak 70 sampai 80 persen lahan hutan Berau, telah habis terbagi dan dikuasai Hak Penguasaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) perkebunan baik perkebunan perusahaan maupun perkebunan masyarakat. Sehingga lokasi tersebut tidak dapat direboisasi.

Untuk melaksanakan kegiatan reboisasi, Pemkab Berau melalui Dinas Kehutanan harus mencari kawasan clear and clean. Terutama kawasan yang tergolong sebagai lahan kritis, kata Darwis Syukur seperti dikutip kaltimpos.

Rehabilitasi lahan kritis, baru mulai dilaksanakan 2012 mendatang. Sebab saat ini sedang dilakukan survei di sejumlah kawasan atau spot yang dianggap layak untuk reboisasi.

“Jika reboisasi tidak segera dilakukan, hutan Berau terancam punah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perusahaan perkayuan pemegang HPH dan IPK yang sampai kini masih aktif melakukan penebangan hutan di wilayah Berau,” ujarnya.

Sebanyak 13 perusahaan kayu pemegang HPH masih aktif melakukan kegiatan di Berau, yakni PT Mardhika Insan Mulia di Tabalar dan Kelay, PT Tanjung Redeb Hutani (TRH), PT Inhutani I dan II berlokasi di Labanan.

Ada pula PT Inhutani Sambarata, PT Inhutani Mera’ang. PT Amindo di Kelay, PT Aditya Kirana Mandiri di Kelay, dan PT Wana Bhakti Persada di Kelay. Selain itu ada PT Deasy Timber di Bidukbiduk, PT Udit di Kelay. PT Widya Arta Perdana, dan PT Rezky Kacida Reana (RKR) di Tanjung Batu.

Sedangkan untuk lahan IPK, terdapat 4 perusahaan pemegang IPK masih aktif yakni Koperasi Sawit Sejahtera, PT Prima Damai Indah Timber (PDIT). Koperasi Perkebunan Tunas Mekar Merapun, dan PT Berau Prima Abadi.

Seluruh perusahaan pemegang HPH dan IPK tersebut melakukan produksi masing-masing rata-rata 4.000 meter kubik per bulan.  *SARNO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)