Home Berita Terbaru Ganti Rugi Lahan masyarakat  diwaduk PT. HK,  Bosan Dengan Janji-Janji

Ganti Rugi Lahan masyarakat  diwaduk PT. HK,  Bosan Dengan Janji-Janji

5
0
SHARE

Kolaka Timur,buserkriminal.com – Proyek pembangunan Bendungan di Kecamatan Ladongi, kabupaten Kolaka Timur, provinsi Sulawesi Tenggara,  oleh PT. Hutama Karya (PT. HK), sudah dimulai sejak tahun 2016 lalu, namun Konpensasi Ganti Rugi Lahan Masyarakat belum sepenuhnya dibayarkan pihak  Balai Sungai Provinsi.

Beberapa Pemilik lahan mengungkapkan kepada wartawan  Buser Kriminal agar proses  pembayaran  yang  menurut mereka  hanya dijanji – janji atau diulur ? ulur   oleh pihak Balai Sungai supaya dipublikasikan.

Diungkapkannya,  seharusnya  tahap pertama  sudah terbayarkan ditahun 2016 lalu, namun  pihak Balai  sering meminta mereka untuk bersabar dan menunggu  dengan dalil  pembayaran dilakukan  secara bertahap, karena dananya belum cukup.

“kelompok tahap pertama  yang beralih masuk pada pembayaran  tahap dua belum di bayarkan , namun aneh?…  yang masuk pada tahap ke tiga sudah terbayarkan, pedahal pihak balai mengatakan saat itu dananya belum cukup, sehingga kami masih menunggu??, ungkapnya.

Ditambahkannya,  pembayaran lahan mereka seharusnya ada yang mengungkapkan kepada Bapak Bupati Kolaka Timur,  saat pertemuan dilokasi Waduk baru- baru ini bersama  Kadis PU, Lurah dan para kepala Desa sekecamatan Ladongi.

?Seharusnya pihak – pihak terkait ada yang menyampaikan kepada Bupati saat pertemuan di Waduk,  karena kami sudah bosan dijanji  pihak Balai untuk dibayar”.

??saat ini kami tengah merencanakan untuk melakukan unjuk rasa yang berbeda dari sebelumnya, sebab kali ini kami akan menduduki lahan kami dan tidak akan menyerahkan lahan kami sampai pembayarannya terealisasi?, jelasnya.

Sementara itu, Taufik.S  Humas PT. HK,  yang di konfirmasi diruang kerjanya mebenarkan hal tersebut, menurutnya masyarakat memang sudah jenkel  dan bosan kepada pihak balai yang selalu menjanjikan, sehinga imformasi yang didengarnya  kalau sampai  tanggal 25 tidak dibayarkan lahan masyarakat, mereka akan meduduki lahan mereka dan perusahaan tidak bisa beraktifitas apa-apa.

??Kami tidak tinggal diam dan terus berupaya memediasi, bahkan kami sudah menyurat  sebanyak tiga kali kepada pihak Balai sungai agar lekas dibayarkan lahan masyarakat supaya  tidak berlaru-larut seperti ini,  apalagi kalau sampai terjadi masyarakat menduduki lahan perusahssn tidak nisa beraktifitas lsgi?, paparnya.

Ditambahkannya, yang menjadi pertanyaan kenapa DPR belum turun Pansus, sementara kemarin Bupati bersama kadis PU. Camat, lurah dan para kepala Desa  sekecamatan ladongi hadir mepertanyakan lahan masyarakat yang belum terbayarkan. 0 (Ali Imran)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here