LPD: Potensi, Manfaat dan Masalahnya bagi Rakyat Kecil

No Comment 17 Views
DR. I Gde Made Sadguna, SE.MSc (Foto: IGN Yogi S.)

Oleh: DR. I Gde Made Sadguna, SE.MSc

SERINGKALI kita menerima informasi dari media cetak maupun elektronik, betapa sengsaranya kehidupan rakyat kecil, terlebih masyarakat yang hidup di pedesaan. Saking terlalu kecilnya, keberadaan mereka seakan tidak terlihat.

Jeritan mereka pun tidak terdengar oleh   pengelola  mesin politik dan per ekonomian yang duduk di menara gading ibukota. Keberadaan mereka tidak terlihat dan terdengar dalam domain kepentingan kaum neolib dan pemilik modal. Bagi kaum semacam ini, rakyat kecil itu tidak relevan dan tidak signifikan.

Pengalaman pahit seperti itu dialami oleh seluruh rakyat jelata di seantero negeri ini, bahkan di seluruh dunia. Tidak bisa dipungkiri, pemerintah di berbagai tingkatan telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk program-program nyata dalam rangka memberdayakan kelompok rakyat kecil ini. Namun dalam lingkungan model dan paradigma ekonomi yang berbau kapitalistis, kini upaya-upaya tersebut tidak lebih hanya menjadi sekadar pelepas dahaga bagi si rakyat kecil yang sifatnya sementara. Sehingga pada akhir hari mereka akan tetap saja miskin dan sengsara.

Untunglah pada tahun 1991, muncul seorang yang bernama Prof. Dr. Ida Bagus Mantera, Gubernur Bali pada waktu itu, menawarkan sebuah solusi yang bersifat struktural dalam mengatasi persoalan kemiskinan rakyat Bali. Solusi itu kemudian dikenal dengan nama “Lembaga Perkreditan Desa atau LPD”.

Sejarah kemudian mem­buktikan, ternyata solusi ini mampu mengatasi sebagian dari masalah kemiskinan khususnya di pedesaan. Masyarakat pedesaan yang semula tidak tersentuh oleh lembaga keuangan formal seperti bank, sejak saat itu sudah dapat menikmati manfaat nyata.

Kini jumlah LPD di seluruh Bali tumbuh subur dengan jumlah yang sudah mendekati angka 1500 dan dengan total aset yang sudah melampaui angka Rp 6 triliun. Suatu angka yang lebih dari dua kali lipat industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Bali.

Tidak bisa disangkal keberadaan LPD jelas telah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Bali. Manfaat yang cakupannya jauh melampaui manfaatnya yang mampu diberikan oleh lembaga keuangan formal khususnya bila dikaitkan dengan masyarakat miskin di pedesaan yang mempunyai kebutuhan ekonomi, sosial, budaya dan spiritual yang unik sebagai mana keunikan masyarakat Bali pada umumnya. Namun tidak bisa dipungkiri pula, bila tidak dikelola dan diawasi dengan baik LPD bisa juga menjadi sumber masalah baru bagi rakyat kecil pedesaan yang memerlukan solusi yang berada di luar kemampuan masyarakat kecil tersebut.

Arah ke Depan
Secara umum banyak cerita sukses telah kita dengar dari kiprah LPD ini di Bali. LPD telah berperan besar dalam pembiayaan usaha mikro yang nyaris tak disentuh oleh lembaga keuangan formal.

Tidak hanya itu, LPD juga hadir ketika petani kecil membutuhkan dana untuk membiayai usaha taninya yang kembang kempis saking kecilnya skala usaha tani tersebut. Selain itu LPD juga tampil sebagai dewa penyelamat ketika rakyat miskin tersebut tak berdaya untuk membiayai kebutuhan sekolah anaknya karena waktunya panen belum tiba. Terakhir LPD juga mengulurkan tangannya ketika rakyat kecil membutuhkan dana untuk mengobati penyakit yang tidak bisa ditolaknya.

Tidak hanya memberikan mafaat kepada rakyat kecil secara perorangan, LPD juga membantu komunitas rakyat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan spiritualnya. Banyak kebutuhan desa adat pekraman dipenuhi dari bantuan LPD yang disisihkan dari keuntungan usaha yang diperolehnya.

Hampir setiap desa pekraman dapat merehab atau membangun tempat ibadah berkat bantuan keuangan dari LPD. Namun kita dapati juga sebagian LPD tersebut bermasalah mulai dari yang kategori ringan, serius bahkan sampai bangkrut. Sumber masalah yang paling sering diungkapkan adalah salah urus, fraud dan kredit macet.

Sebagian dari masalah itu dapat diselesaikan secara adat dengan baik. Tapi ada kalanya penyelesaian masalah tersebut berujung di pengadilan. Masalah itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Bank-bank yang diatur dan diawasi secara ketat oleh otoritas pengawasnya pun tidak luput dari masalah seperti itu.

Secara teknis operasional LPD tidak jauh bedanya dengan bank. Di sisi pasiva neracanya berisi uang titipan masyarakat anggotanya yang merupakan hutang bagi LPD. Di sisi aktiva neracanya berisi piutang LPD kepada anggotanya.Seperti halnya bank, modal LPD relatif sangat kecil dibandingkan dengan dana titipan anggotanya. Di sisi pasiva LPD menghadapi risiko likuiditas bila anggotanya tiba-tiba menarik dana dalam jumlah yang jauh melampaui persediaan uang tunai yang dimiliki oleh LPD pada saat itu. Disisi aktiva neracanya LPD menghadapi risiko kredit yang bias berakibat fatal bila uang yang dipinjamkan tidak dibayar kembali pada waktunya oleh anggotanya.

Kelemahan tata kelola dapat memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh pengurus yang dapat merugikan dan membangkrutkan LPD tersebut. Bila tidak didukung oleh sistem operasional yang memadai, LPD juga bisa hancur karena ulah karyawannya.

Uraian tentang manfaat dan masalah tadi jelas mengisyaratkan perlunya “sarana pengaman” bagi LPD agar dapat tetap eksis dan member manfaat optimal bagi rakyat kecil khususnya di pedesaan.

Sarana pengaman yang diperlukan adalah sarana pengaman yang dapat mencegah dan atau mengatasi masalah di tingkat individual LPD dan sarana pengaman yang dapat mencegah dan atau mengatasi masalah di tingkat “industri” LPD secara keseluruhan. Sarana pengaman itu meliputi kerangka hukum, kerangka kelembagaan, kerangka operasional, dan infrastruktur.

Harus ada aturan hukum yang memberikan legitimasi keberadaan LPD sebagai lembaga adat yang bernafaskan agama (Pasal 18B dan pasal 29 UUD). Harus ada aturan yang jelas tentang peran majelis agama (PHDI), otoritas adat (MUDP) dan pemda. Harus ada lembaga yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi operasional LPD. Harus ada lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah atau sengketa yang timbul antara LPD dengan anggotanya bila otoritas adat setempat tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.

Sarana pengaman seperti itu bukanlah suatu hal yang terlalu mustahil untuk diwujudkan. Hanya diperlukan komitmen dan upaya nyata dari berbagai pihak terkait (stakeholder) terutama pemda, PHDI dan MUDP.

Adanya sarana pengaman seperti itu akan menjamin kelangsungan hidup LPD sebagai lembaga keuangan adat yang bermanfaat optimal serta mampu membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari sektor nonformal.

Apabila cita-cita luhur tersebut dapat diwujudkan, maka dalam waktu dekat masyarakat Bali akan mampu mengurangi sebagian beban pemerintah dan sekaligus beramal kepada NKRI dengan menjadi “model” percontohan yang patut ditiru oleh daerah lain untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Apabila di seluruh negeri tercinta ini terlahir jutaan lembaga semacam LPD di Bali ini, niscaya Indonesia tidak lagi terlalu tergantung dan rentan terhadap gejolak perekonomian dunia yang terbukti telah gagal dengan permainan kapitalisnya.

Kiranya tidaklah berlebihan bila lembaga adat semacam LPD di Bali ini kita harapkan sebagai salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional kita. Astungkara (semoga- red).***

In : Opini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)