Home Laporan Utama Dipertanyakan, Pertemuan Tertutup Ketua P2T dengan Sucofindo

Dipertanyakan, Pertemuan Tertutup Ketua P2T dengan Sucofindo

9
0
SHARE
Bandara Syamsudin Noor (Foto: cumadisinisajablogspot)
Bandara Syamsudin Noor (Foto: cumadisinisajablogspot)

Banjarbaru, (Buser Kriminal)
Pengembangan Bandara Syamsudin Noor sebagai upaya memberi kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa penerbangan. Kapasitas bandara tersibuk ketiga di Indonesia ini sudah tidak memadai.

Sementara mencari lahan baru untuk sebuah bandar udara tidak semudah membalikkan telapak tangan. Persoalannya untuk menentukan arah angin yang baik bagi pendaratan pesawat saja perlu waktu minimal lima tahun. Alhasil, isu berkembang bahwa PT. Angkasa Pura I Cabang Syamsudin Noor akan merelokasi bandar udaranya ke daerah Kecamatan Peleihari, Kabupaten Tanah Laut, sangat tidak mungkin.

Disamping itu mengubah simpul distribusi transportasi darat semulus di Landasan Ulin, Banjarbaru tidak gampang. Itu sama saja harus memporakporandakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dua daerah, baik di Kota Banjarbaru maupun Kabupaten Tanah Laut.

Adalah Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin dan PT. Angkasa Pura I merentang program peningkatan kemampuan Bandara Syamsudin Noor. Usulan itu diajukan ke Pemerintahaan Pusat hingga akhirnya PT. Angkasa Pura mendapatkan amanat dari Menteri Negara BUMN sebagai user dalam pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

Pengembangan bandara diperlukan lahan seluas 102 hektare bahkan bisa mencapai hingga 187 hektare, kata Syahriani Syahran. Dua wilayah yang bakal dicaplok untuk pengembangan bandara, adalah Kelurahan Syamsudin Noor dan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin. Luas lahan di wilayah Kelurahan Guntung Payung sekitar 38 hektare, dan sisanya berada di Kelurahan Syamsudin Noor 64 hektare.

Sayangnya, di atas lahan Jalan Tegal Arum, RT 43 RW 09 Kelurahan Syamsudin Noor itulah terjadi tumpang tindih pemilikan lahan, yang diakui sebagai milik Drs. H. Syaifullah bin (alm) Gusti Abdul Kadir. Luasnya sekitar 21 hektare. Sementara di daerah itu 49 pemilik lahan sudah mengantongi surat-surat pemilikan lahan yang sah.

Hingga kini 49 pemilik lahan menolak pembayaran ganti rugi lahan pembebasan pengembangan bandara karena adanya klaim orang yang mengaku lahan itu miliknya. “Kami memiliki hak yang sah atas lahan itu. Jadi, warga sepakat memasang baliho sebagai tanda memperjelas kepemilikan kami. Dalam baliho itu tercantum nomor surat para pemiliknya sesuai data yang outentik,” kata Sudiyono.

Dari hasil penelurusan Buser Kriminal selama di Banjarbaru, menurut sumber di pemerintah kota, di sela-sela rapat penetapan ganti rugi, ada pertemuan tertutup antara Syahriani Syahran dengan pihak Sucofindo, selaku tim penilai atau appraisal sebelum penetapan nilai ganti rugi pada 16 April 2012. Yang menjadi pertanyaan, apa di balik pertemuan tertutup antara ketua P2T dengan pihak Sucofindo?

Akhirnya tanah diklasifikasikan menjadi tanah perumahan, tanah pemukiman, tanah kosong/tanah perkebunan dengan harga ganti rugi tanah permeter persegi ditetapkan untuk tanah perumahan Rp 340.000, tanah pemukiman Rp 275.000, dan tanah kosong/tanah perkebunan Rp 255.000.

Menanggapi nilai ganti rugi lahan tersebut, Sudiyono atas nama 49 pemilik lahan di daerah Tegal Arum menyebut, nilai ganti rugi itu tidak sesuai dengan harga pasar yang berlaku. Apalagi daerah itu termasuk strategis di Banjarbaru sehingga tidak mengherankan jika kemudian ’mendadak’ muncul dokumen tanah di atas lahan mereka hingga memunculkan persoalan baru bagi P2T.

Sudiyono, pensiunan TNI ini pun pada 4 Juni 2012 melaporkan kasus tindak pidana kejahatan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta outentik sebagai dimaksud dalam Pasal 266 KUHP dengan laporan nomor LP.TBL/550/VI/2012/Kalsel/Dit Reskrim Umum.

Berdasar laporan itu pihak penegak hukum memeriksa beberapa saksi termasuk dari BPN Banjarbaru. Tetapi Lurah Syamsudin Noor, Dardansyah yang baru menjabat 4 bulan,  tidak bisa banyak memberikan keterangan. “Saya baru menjabat di sini,” cetusnya menjawab pertanyaan Buser Kriminal.

Sama halnya dengan Camat Landasan Ulin Drs. H. Nadjmi Adhani, MSi. “Saya belum tahu banyak soal tanah di Syamsudin Noor dan Guntung Payung. Meski demikian, tidak sedikit kasus tanah  diadukan pada saya,” kata camat.
Nadjmi Adhani mengaku melihat peta tanah yang akan dibebaskan. “Sebelum ada program pembebasan lahan bandara, lahan di Guntung Payung dan Tegal Arum masih dalam kondisi hutan tidak terawat, dibiarkan begitu saja. Tetapi sekarang, tiba-tiba banyak pihak mengaku memiliki lahan di daerah itu hingga terjadi tumpang tindih pemilikan,” ujarnya.

Pembebasan lahan untuk bandara ditargetkan oleh Gubernut Kalsel rampung pada akhir Juli 2012. Namun kenyataan di lapangan tidak semulus target sang kepala daerah. Pasalnya, 60 persen lahan yang akan dibebaskan masih bermasalah.
Sampai awal Juli 2012, menurut Eko Widowati dari BPN Banjarbaru, baru sekitar 20 persen lahan dibebaskan.

Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan sempat menyatakan, masyarakat pemilik lahan maupun PT Angkasa Pura I dapat menemukan solusi melalui penetapan harga yang tidak merugikan masyarakat. Berlarutnya proses pembebasan lahan dapat mengancam realisasi pengembangan Bandara Syamsudin Noor.

Akankah nasib bandara di Banjarbaru ini sama dengan yang dialami Bandara Kualanamu sebagai bandara pengganti Polonia Medan yang terkatung-katung tanpa kejelasan? *TIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here