Drs. H. Sirajuddin Noor (kiri), Mantan Camat Piani Yudian Buspi, BA (atas), Mantan Kades Barambang H. Sutoyo (tengah) dan Sekdes Suriansah (kanan). (Foto: Dok)

Rantau, Tapin, (Buser Kriminal) Mafia tanah adalah bentuk kolaborasi dari oknum pejabat pertanahan dengan investor. Kolaborasi itu banyak merugikan masyarakat dan negara sehingga keberadaan mereka tidak dapat dibiarkan.

Perilaku tidak terpuji mafia tanah kali ini dipertontonkan oleh mantan  ketua DPRD Tapin, Kalimantan Selatan, AA. Dia telah melakukan penyerobotan tanah Drs. H. Sirajuddin Noor seluas 20.000 meter persegi terletak di Gunung Tibung, Desa Baramban, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Lahan itu dimiliki Drs. Sirajuddin Noor berdasarkan Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) sejak tahun 1997.

Lebih memalukan lagi, AA, yang juga direktur CV Arief memalsukan surat-surat tanah di wilayah Pancur Ulin dan Sungai Besar Desa Binderang, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Kalsel, yang dibuat oleh Kades Binderang Akhdiansyah pada tahun 2007, berdasarkan nama-nama yang sebagian besar fiktif.

H. Sirajuddin Noor menyatakan, lokasi lahan yang dibuatkan surat-surat tanahnya oleh Kades Binderang berdasarkan peta lokasi tanah yang dibuat CV. Arief pada tahun 2006 di wilayah Pancur Ulin dan Sungai Besar itu sendiri merupakan kawasan hutan Produksi areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Dwima Intiga.

Itu jelas melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyusul diberlakukannya Kepmenhutbun Nomor 453/SKpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Selatan. “Dikatakan bertentangan dengan UU Kehutanan karena kawasan hutan adalah aset negara dan tidak dibenarkan adanya hak privat,” tegas H. Sirajuddin Noor.

Meski penyerobotan tanah bisa dikenai Pasal 385 KUHP, namun AA melalui CV. Arief menyebut sudah membebaskan lahan milik H. Sirajuddin Noor, bahkan disebutkan sebagai areal pertambangan CV. Arief dengan PT. Servo Buana Resources (SBR) anak perusahaan PT.Timah, Tbk. SBR pun mengeksploitasi batubara berkualitas baik dari perut bumi selama lebih kurang dua tahun, yang notabene berada pada lahan Sirajuddin Noor.

Areal pertambangan di wilayah Pancur Ulin dan Sungai Besar, Binderang, Lokpaikat sendiri dibatasi atau dikelilingi Sekat Bakar HTI karena tanah yang dibebaskan CV. Arief adalah areal HTI. Sekat Bakar dibuat PT. Dwima Intiga sebagai tata batas dan berfungsi mencegah kebakaran sehingga Sekat Bakar dibuat berupa galian sungai yang lebarnya tiga meter. Posisi tanah H. Surajuddin Noor berdasarkan peta lokasi yang dibuat CV. Arief berada antara Sekat Bakar HTI dengan jalan Miawa, yang panjangnya 200 meter.

Kasus penyerobotan dan pemalsuan surat tanah yang melibatkan AA, sebenarnya sudah dilaporkan ke Polres Tapin, Kalimantan Selatan. Namun sejak dilaporkan oleh H. Sirajuddin Noor pada tiga bulan lalu, atau tepatnya 18 Juli 2012, sampai sekarang AA tidak pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tapin. Apalagi ditetapkan sebagai tersangka.

Sirajuddin Noor, yang juga mantan Ketua DPRD Tapin menyebut, pemalsuan dokumen tanah yang berada di kawasan hutan melanggar Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang No. 41/1999. Itu sama saja menduduki kawasan hutan secara tidak sah. “Tindakan memperkaya dan menguntungkan diri sendiri itu termasuk tindak pidana korupsi,” tandasnya.

“Saya heran terhadap tindakan tidak terpuji yang dilakukan AA tersebut. Dia pernah memangku jabatan di birokrasi yang seharusnya mengerti hukum, tetapi sayang malah mencederai hukum,” urai Sirajuddin. AA sempat sebagai Asisten I Pembangunan Pemkab Tapin, lalu Kepala Dinas Pendapatan Daerah, dan sempat sebagai Ketua DPRD Tapin periode 2009-2014, tetapi mengundurkan diri.

Tanda Tangan Asli
Mengenai Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) yang dimiliki Drs. Sirajuddin Noor pada tahun 1997 untuk bidang tanah seluas 20.000 meter persegi terletak di Gunung Tibung, Desa Baramban, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin, adalah sah.

SKKT Nomor…/SKKT-BRM/III/97 juga menetapkan batas-batas utara, timur, selatan, dan barat dengan lahan Tusin, Ismah, jalan, dan B. Ritahan Baru. Penguasaaan tanah tersebut berasal dari ganti rugi dari Alm. Tusin sejak tahun 1980. Tanah tersebut dipergunakan lahan pertanian, dan disebutkan tanah itu sampai saat dibuat di Baramban pada 17 Maret 1997 tidak dalam keadaan sengketa, atau ada yang merasa keberatan dari pihak lain, secara fisik dikuasai oleh yang bersangkutan.

SKKT tersebut juga diketahui oleh Camat Piani Yudian Buspi, BA dengan nomor 376/SKKT-PN/97 tertanggal 26 Maret 1997. Mantan Camat Piani Yudian Buspi, BA yang dikonfirmasi mengaku, bahwa benar SKKT itu dia yang menandatangani. Begitu pula mantan Kepala Desa Baramban H.A. Sutoyo membenarkan tanda tangannya di SKKT asli. Bahkan mantan Sekretaris Desa Baramban Suriansah mengaku, bahwa SKKT itu ditik oleh dirinya, termasuk saksi dalam pengukuran tanah.

Ketiga saksi yang berkaitan dengan pembuatan SKKT tersebut, berhasil ditemui pada Selasa (25/9/2012). Untuk memperkuat pengukuhan bahwa SKKT itu sah milik Drs. Sirajuddin Noor, ketiganya membubuhkan pernyataan tertulis.

AA yang dikonfirmasi seputar tuduhan penyerobotan tanah Sirajuddin Noor dan pemalsuan dokumen tanah di Pancur Ulin dan Sungai Besar, Binderang, Lokpaikat membantah melakukan penyerobotan dan pemalsuan dokumen tanah.

Kedua lokasi lahannya saja berbeda kecamatan, sebut AA yang dihubungi lewat telepon genggam, Selasa (2/10/2012) pagi. Satu lahan berada di Kecamatan Lokpaikat dan lahan yang disebut milik Sirajuddin Noor berada di Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin. “Kemarin, masalahnya sudah diselesaikan di Polres Tapin dan sudah dicek ihwal lokasi lahan pada kecamatan yang berbeda satu sama lain.

Terlebih SKKT yang diperlihatkan Sirajuddin Noor tidak ada nomor Surat Keterangan Keadaan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Baramban dan tidak terdaftar di Kecamatan Piani,” tandasnya.

Mengenai tudingan Sirajuddin Noor bahwa AA adalah sebagai mafia tanah, spontan AA menolak julukan itu. “Tidak benar saya mafia tanah. Tudingan itu jauh dari kebenaran, sebab lokasi lahan itu bukan saya yang mengelola melainkan orang lain. Sebetulnya, tanah tambang itu milik Hasnur,” kilah AA. Dirinya pun merasa heran, mengapa isu penyerobotan tanah malah baru berkembang jelang Pemilukada Tapin pada akhir 2012 ini. “Isu itu justru berhembus ketika saya mencalonkan diri sebagai Bupati Tapin periode lima tahun mendatang,” urai AA.

Menurut dia, jauh-jauh hari sebelumnya tidak dipermasalahkan.  Lalu yang menjadi pertanyaan mengapa sekarang malah diotak-atik. “Saya juga kan dicalonkan.  Silakan saja jika ada yang tidak setuju saya maju di Pemilukada, saya juga tidak memaksa,” pungkas AA sembari mengucapkan terima kasih karena sudah dikonfirmasi. *TIM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>