SHARE

Agustin Teras Narang dan Ali Masykur MusaPalangkaraya, (Buser Kriminal)
Para pelaku bisnis kelapa sawit di Kalimantan Tengah dinilai kerap mengabaikan hak asasi manusia (HAM). Bentuk-bentuk pengabaian itu antara lain penggunaan tanah yang tak didahului persetujuan masyarakat hingga terjadinya kriminalisasi.

Akhir tahun lalu, Direktur Sawit Watch Nurhanudin Achmad di Palangkaraya mengatakan, perkebunan sawit berskala besar masih menimbulkan persoalan. “Masalah itu terjadi hampir di semua lokasi pembangunan perkebunan sawit,” ujarnya dalam Kongres Sawit Watch.

Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng, beberapa perusahaan yang berkonflik dengan masyarakat adalah PT SGM, PT KSL, PT BAS, dan PT RAS. Karena itu, tutur Nurhanudin, para pelaku bisnis sawit didesak untuk menghormati HAM.

Kepala Departemen Kampanye Sawit Watch Jefri Gideon Saragih mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang untuk menerapkan percontohan program Pengurangan Emisi dari Deforestrasi dan Degradasi Hutan (REDD plus) di Kalteng.

Program itu didukung moratorium pengeluaran ijin beberapa bidang, termasuk perkebunan di delapan kabupaten. Gubernur juga mendorong perkebunan berkelanjutan. Sawit Watch berharap inisiatif pelaksanaan moratorium menjadi contoh para gubernur lain di Kalimantan.

Bahkan, Gubernur Kalteng Agustin Teras Narang menyesalkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya perusahaan tambang di Kalteng yang dipolisikan karena diduga merugikan negara. “Kepatuhan perusahaan terhadap aturan perundangan yang berlaku seharusnya menjadi tanggung jawab bupati/wali kota. Kepala daerah diwajibkan melakukan pengawasan secara rutin terhadap investasi di wilayahnya,” tandas Teras Narang seperti dikutip Radar Sampit.

“Seharusnya itu jadi tanggung jawab bupati/wali kota, gubernur tidak bisa setiap hari mengecek di lapangan, daerah lah yang harusnya mengawasi,” kata Teras di hadapan para investor perkebunan, pertambangan, dan pemegang HPH, Rabu (27/2/2013) malam.

Teras menegaskan, yang mengetahui persis masalah investasi di lapangan adalah bupati/wali kota. Meski demikian, dia mengaku hampir setiap bulan mengirim surat untuk mengingatkan bupati/wali kota agar lebih teliti dalam memberikan perijinan dan melakukan pengawasan terhadap ijin yang sudah berjalan. “Makanya kemarin saya buat surat moratorium (perijinan) di delapan kabupaten, saya maunya bupati bertanggungjawab,” tegasnya.

Teras mengaku memperketat pemberian rekomendasi untuk pengajuan izin pelepasan kawasan hutan dan ijin pinjam pakai kawasan hutan ke Menteri Kehutanan. Teras menolak menandatangani rekomendasi apabila pengajuan rekomendasi itu tidak disertai surat yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut clean and clear.

“Kalau ada pihak yang mengatasnamakan gubernur atau wagub, jangan percaya, kasihan ibu dan bapak. Kalau ibu dan bapak ada surat dari bupati yang menyatakan ini sudah clean and clear, saya teken, gak macam-macam kok. Tak ada niat saya mempersulit, tapi, kalau hanya memberikan pertimbangan teknis, semua juga bisa copy paste. Saya mau surat yang menyatakan bahwa perusahaan wajib diberikan rekomendasi pinjam pakai dan untuk pelepasan kawasan hutan jika sudah clean and clear,” tegasnya.

Seperti diketahui BPK melaporkan ada 26 perusahaan pertambanga yang tidak mengikuti aturan yang berlaku sehingga menimbulkan potensi kerugian negara sebanyak Rp 90,6 miliar dan 38 ribu dolar AS. Sejumlah inisial perusahaan yang dilaporkan diantaranya, PT KBI, FPI, CKA, GST, dan ZI, yang disebut beroperasi di Kalteng. “Hasil ini kita dapatkan dari audit perusahaan tahun 2011 dan menemukan 29 perusahaan yang melibatkan 26 perusahaan,” kata anggota BPK Ali Masykur Musa di Bareskrim Mabes Polri, Selasa, 26 Februari 2013.

Ke-26 perusahaan ini mempunyai tiga model penyalahgunaan. Pelanggaran model pertama, memiliki IUP (ijin usaha pertambangan) tapi tidak punya ijin pakai kawasan hutan. Perusahaan yang termasuk kategori pelanggaran ini sebanyak 22 perusahaan.

Perusahaan-perusahaan itu melanggar Pasal 38 UU Nomor 41 tahun 1999 yang menyebutkan, “Penggunaan hutan untuk usaha pertambangan harus ada ijin usaha pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan”. Namun perusahaan itu tidak mengantongi ijin dari Kementerian Kehutanan. ancaman pelanggar Pasal 38 UU Nomor 41/1999, penjara 10 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar.

Bentuk kedua, memiliki ijin pemanfaatan kayu dan land clearing di kawasan hutan produksi untuk perkebunan sawit dan pertambangan tanpa mengantongi ijin pelepasan kawasan hutan. Dalam modus ini, ada 4 perusahaan yang kedapatan melanggar. “Dalam temuan ini, pemberian ijin prinsip pelepasan kawasan hutan melanggar SK Menteri Kehutanan, jadi tidak ada ijin sama sekali,”ujarnnya.

Bentuk pelanggaran ketiga, kesalahan penerbitkan surat keterangan (SK) sahnya kayu bulat sebanyak 119.000 kubik senilai senilai Rp 58,1 miliar, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara. Dalam modus ini, pengusaha bekerjasama dengan kepala daerah. “Kepala daerah mengeluarkan ijin begitu saja tanpa diteliti,” katanya.

Dikuasai Malaysia
Sementara itu, luas perkebunan kelapa sawit pada 2012 di Kalimantan Barat yang sudah berproduksi diperkirakan sudah menembus 900.000 hektare. Sekitar 60 persen perkebunan kelapa sawit skala besar itu dimiliki perusahaan asal Malaysia.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Kalimantan Barat Sri Jumiadatin menyebutkan, hasil produksi berupa minyak kelapa sawit mentah juga diolah di Malaysia. “Sayangnya lagi, ekspor CPO dari Kalbar ke Malaysia itu tidak tercatat sebagai ekspor CPO asal Kalbar karena dilakukan melalui pelabuhan lain seperti Belawan, Medan, atau Tanjung Priok, Jakarta,” ujar Sri.

Tahun 2013, kata Sri, pelabuhan darat di Entikong, Kabupaten Sanggau, kemungkinan besar sudah bisa beroperasi. Dengan demikian, ekspor CPO dari Kalbar ke pabrik pengolahan di Sarawak, Malaysia, bisa dilakukan melalui pelabuhan darat itu. Jika dilakukan melalui Kalbar, pajak ekspor akan diperhitungkan sebagai kontribusi Kalbar yang akhirnya akan memengaruhi besarnya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ke Kalbar.

Pada 2012 ini, produksi CPO asal Kalbar sudah mencapai 1,3 juta ton. Padahal, tahun 2010 produksinya belum menyentuh 1 juta ton. Menurut Sri, pihaknya terus berupaya melobi sejumlah pihak untuk membuat industri pengolahan CPO di Kalbar supaya bisa menambah nilai ekonomi. *DENI/UTJE/FAY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here