SHARE
Lahan di Lampuyang milik masyarakat
Lahan milik masyarakat Lampuyang (Foto: Deni HP)

Sampit, (Buser Kriminal)
Oknum aparatur pemerintah diduga terlibat dalam pembebasan lahan di Desa Lampuyang, Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur,  Kalimantan Tengah.

Daerah yang dicanangkan pemerintah sebagai desa swasembada pangan terkuat di Kalteng dan pernah mendapat peringkat keempat penghargaan tingkat nasional, umumnya merasa damai dan tenteram, belakangan tengah diusik ketenangannya.

Aparat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan diduga berkonspirasi dengan pihak pengusaha swasta dalam pembebasan lahan milik masyarakat. Dalam melakukan aksinya mereka memperjualbelikan lahan milik masyarakat dengan cara sepihak, bahkan ada lahan milik warga yang diserobot secara paksa. Ini menimbulkan kemarahan masyarakat, karena merasa tidak pernah menjual atau membebaskan lahan garapan milik mereka.

Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, “Aparat sangat berperan dalam pembebasan lahan yang selanjutnya dikuasai oleh pengusaha bernama Yohanes dan Abdurrahman. Sampai saat ini luas lahan dikuasi mencapai ribuan hektare. Ironisnya aktivitas mereka mengatasnamakan masyarakat,” ujarnya kepada Buser Kriminal.

Sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Tani Harapan Bersama yang dipimpin Soegianor juga membenarkan ulah oknum aparatur pemerintah dan pengusaha yang menyerobot lahan mereka.

Menurut Soegianor, dirinya dan anggota kelompok tani lainnya merasa tidak pernah menjualbelikan lahan garapan mereka. “Jangankan menerima uang pembebasan, sampai saat ini masyarakat tidak pernah diajak untuk mediasi, tahu-tahu lahan kami sudah dikuasai,” tegas Soegianor.

Salah seorang warga bernama Supri menceritakan, saat ini ada dua perusahaan yang sedang beraktivitas di atas lahan milik masyarakat, “Perusahaan itu milik Yohanes dan Abdurrahman. Legalitasnya sangat meragukan, pendirian perusahaan tidak jelas. Disamping itu ijin lokasi, IUP dan HGU tidak ada,” ujarnya.

Pernah masyarakat dan kelompok tani mengadukan pemasalahan ini kepada kades  dan camat, namun hasilnya tidak memuaskan. Sangat disayangkan, ketika dikonfirmasi Buser Kriminal di kantornya, Camat Teluk Sampit Sukarnedi, A.KS mengatakan tidak tahu-menahu adanya aktivitas dua perusahaan yang menguasai lahan milik kelompok tani.

“Itu tidak masuk akal, camat sebagai raja kecil tidak tahu adanya aktivitas perusahaan perkebunan di wilayahnya,” ujar salah seorang warga.

Sukarnedi mengaku akan menindaklanjuti laporan soal penyerobotan lahan milik masyarakat dan kelompok tani. Menurutnya, dirinya juga tidak tahu atas dasar hukum apa si penyerobot dapat melakukan aktivitas di atas lahan garapan milik masyarakat kelompok tani.

Ketika diberitahu perusahaan perkebunan mengantongi SKT (Surat keterangan Tanah), camat mengatakan akan mencabutnya. “Apabila benar mereka kedapatan memiliki SKT atau ijin apapun di atas lahan masyarakat dan kelompok tani, maka akan segera saya cabut,” tegasnya.

Namun sampai saat ini tidak ada upaya konkret dari aparatur pemerintah dan dinilai lamban. Kades dan Camat terkesan berpihak kepada perusahaan yang menyerobot lahan masyarakat. Soegianur mengatakan, “Dengan melapor kepada aparatur, kami berharap adanya penyelesaian. Malah mereka mengatakan pembentukan kelompok tani kami tidak sah,” ujar Soegianur lirih.

Pihak Pemdes dan Kecamatan menuduh pembentukan Kelompok Tani Harapan Bersama hanyalah alat untuk mendapatkan ADD/DAK dari Kementerian Kehutanan. Menanggapi hal ini Soegianur menegaskan, bagaimana tidak sah, pembentukan kelompok tani ditandatangani oleh kades dan camat, lengkap dengan stempel yang merupakan alat negara,” ujarnya sembari menunjukan dokumen asli.

Melapor ke Pusat dan DPRD
Merasa tidak mendapatkan keadilan dan hak asasinya dilanggar, Soegianur dan kawan-kawan tidak tinggal diam. Pada 28 Februari 2013, mereka melaporkan masalah ini dengan cara mengirimkan surat kepada Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta.

“Surat pengaduan kami sudah sampai di Kementerian Hukum dan HAM,” katanya sembari menunjukan bukti tanda terima tanggal 15 Maret 2013 yang distempel oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dengan tegas, Soegianur juga menambahkan, akan melaporkan hal ini ke Kemendagri, Ombudsman dan UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).

Bersamaan itu, Soegianur dan kawan-kawan juga mengadu ke DPRD Kotawaringin Timur dan diterima oleh Wakil Ketua 1 DPRD H. Supriadi. “Kami bersyukur, laporan kami diterima dengan baik oleh pak Supriadi,” ujar Soegianur yang juga diiyakan oleh anggota kelompok tani lainnya.

Menurut mereka wakil ketua dari Fraksi Golkar ini dinilai sangat peka dengan apa yang dialami masyarakat. Supriadi dinilai sangat tegas dan bijaksana mengambil tindakan dalam merespon keluh-kesah masyarakat.

Dikonfirmasi,  Supriadi hanya menjalankan tupoksi. “Kami sebagai DPRD  wajib menyampaikan dan mewakili aspirasi rakyat atau masyarakat,” tegasnya. Menanggapi pengaduan yang diterima, pihak DPRD langsung mengelar agenda dengar pendapat pada Jumat 10 Mei 2013 lalu.

Selain masyarakat dan pihak perusahaan, dalam acara ini juga dihadirkan kades, pihak kecamatan yang diwakili Sekcam, Kadis Perkebunan, Kabag Ekonomi, Kabag Hukum Setda dan pihak Polres Kotim.

Dalam sidang yang berlangsung selama kurang lebih tiga jam itu, pihak DPRD dan instansi terkait sepakat untuk mengeluarkan rekomendasi dengan nomor surat DPRD/234/005/2013 yang meminta Pemkab Kotawaringin Timur mengambil langkah terhadap Yohanes dan Abdurrahman untuk menghentikan kegiatan aktivitas penggarapan dan penanaman kelapa sawit di wilayah Desa Lempuyang, Teluk Sampit.

Disamping segera diadakan pengecekan lapangan atau realisasi aktivitas kebun dan status kawasan serta kegiatan kegiatan yang telah dibangun oleh Pemkab Kotawaringin Timur dengan melibatkan seluruh masyarakat di Desa Lampuyang.

Rekomendasi juga meminta agar meninjau kembali keberadaan SKT yang dimiliki oleh perorangan dengan luasan yang melebihi dari aturan yang ada, dan status lahan tersebut apakah berada di dalam atau luar kawasan hutan. Terakhir meminta supaya para pihak melengkapi berbagai perijinan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Tetapi dari hasil rekomendasi DPRD Kotawaringin Timur hingga berita ini diturunkan belum mendapat respon dari pemerintah daerah untuk turun ke lokasi atau lapangan. Masyarakat menceritakan, pihak perusahaan perkebunan masih melakukan aktivitas seperti biasa, seolah tidak menghiraukan. Masyarakat menilai, pihak aparatur desa dan kecamatan melakukan pembiaran terhadap hal ini dan pihak pemerintah daerah lamban merespon dalam mengambil tindakan. *DENI HP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here