Home Berita Terbaru Pemkab Kotim Tindak Lanjuti Rekomendasi DPRD

Pemkab Kotim Tindak Lanjuti Rekomendasi DPRD

1
0
SHARE
Ratusan warga desa Bukit Indah dalam RDP di ruang sidang paripurna DPRD Kotim
Ratusan warga desa Bukit Indah dalam RDP di ruang sidang paripurna DPRD Kotim. (Foto: Deny)

Sampit, (Buser Kriminal)
Sengketa lahan transmigrasi yang berada dalam Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT. Unggul Lestari di desa Bukit Indah, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tak pernah kunjung selesai.

Masih berlarutnya penyelesaian ganti rugi lahan milik rakyat baik 45 sertifikat dan ratusan Surat Keterangan Tanah (SKT) dalam HGU perkebunan sawit itu lantaran ulah Direktur Utama PT. Unggul Lestari, Athiong, yang ibarat ’raja’ merasa berkuasa di Kotim.

Pemberian ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Unggul Lestari oleh Bupati Kotim dengan SK Nomor 377.460.42 berada di Desa Kulan Sangku, Sei Hanya, Tumbang Sepayang dan Tumbang Boloi, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur sekitar 14.500 hektare. Penetapan keputusan Bupati Kotim pada 28 April 2005.

Namun mendadak dalam HGU muncul nama Desa Bukit Indah, sedangkan Desa Kulan Sangku seperti tertera dalam ijin lokasi disulap menjadi Desa Bukit Indah. Lebih mengejutkan, sampai tahun 2013, PT Unggul Lestari malah menguasai areal perkebunan sawit berlipat ganda melampaui batas yang ditetapkan. Ekspansi lahan perkebunan sawit perusahaan yang berkantor pusat di Medan, Sumut ini pun sudah tercium Pemerintah Pusat.

Dalam pertemuan di ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotim, Rabu (30/10/2013), guna verifikasi maka BPN akan turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan dan pengukuran ulang lokasi yang tumpang tindih lahan masyarakat transmigrasi di dalam HGU PT. Unggul Lestari pada awal November 2013.

Pemerintah perlu sesegera mungkin menentukan kebijakan penyelesaian kasus tersebut, karena bila dibiarkan berlarut dikhawatirkan terjadi konflik horizontal dan komunal. Kasus ini sudah ’membara’ sejak 2007 tanpa penyelesaian.

Sementara saat verifikasi di BPN Kotim, Athiong menyangkal bahwa areal perkebunan sawit PT. Unggul Lestari bukan lahan transmirasi tapi lahan HGU.

Namun, Wakil Ketua DPRD Kotim, H. Supriadi yang dihubungi terpisah mengingatkan, transmigrasi merupakan program pemerintah yang harus dilindungi dan diselamatkan. Sehingga lahan yang telah ’dikuasakan’ kepada transmigran tersebut harus dikembalikan pada masyarakat.  “Itu agar supaya hak lahan masyarakat transmigrasi segera diinklave atau dikembalikan dari dalam HGU PT. Unggul Lestari,” jelasnya.

“Pemerintah daerah agar sesegera mungkin memperhatikan dan melindungi lahan masyarakat transmigrasi khususnya, karena itu bagian dari program pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” tutur Supriadi.

Warga desa Bukit Indah telah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan. Perjuangan untuk mendapatkan hak ganti rugi atas lahan yang diserobot perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Unggul Lestari, belum menjadi kenyataan.

Adalah DPRD Kotim dalam Rapat Dengar  Pendapat (RDP), Kamis, 17 Oktober 2013, menetapkan rekomendasi meminta pemerintah daerah agar secepatnya mengambil sikap atau langkah  penyelesaian sengketa lahan antara warga desa Bukit Indah dengan PT. Unggul Lestari.

RDP juga mendesak Pemkab Kotim mempercepat penyelesaian kasus ini melalui Tim Terpadu bentukan Pemkab Kotim. Selain meminta Pemkab Kotim melakukan penataan dan pembinaan di Desa Bukit Indah agar tetap terjaga terpelihara lahan masyarakat. Pemkab Kotim juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkaitan dengan tumpang tindih hak milik dengan HGU PT. Unggul Lestari.

RDP antara DPRD Kotim dengan warga desa Bukit Indah terkait kasus sengketa lahah dengan  PT Unggul Lestari dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kotim H. Supriadi.

DPRD, jelas Supriadi, sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya dalam persoalan ini. Hasil aspirasi masyarakat dan dibuat dalam bentuk rekomendasi disampaikan kepada pemerintah daerah.

Namun, warga desa Bukit Indah menyatakan tidak puas dengan hasil  RDP tersebut. Warga pemilik lahan yang diserobot PT. Unggul Lestari mendesak DPRD Kotim mempertemukan mereka dengan Bupati Kotim untuk langsung meminta kejelasan tindakan selanjutnya terhadap rekomendasi  RDP tersebut.

Perwakilan warga  akhirnya diantar langsung ketiga unsur pimpinan DPRD Kotim Jhon Krisli, H. Supriadi dan Parimus ke Kantor Bupati Kotim. Namun bupati tidak ada di tempat.

Warga diterima Sekda Kotim Putu Sudarsana, SH, MH, Asisten Pemerintahan dan Kesra Ir. Made Dirkantara, Kabag Perekonomian Wim RK  Benung, S.Sos, MM, Kabag Administrasi dan Pemerintahan Umum Hawiana, S.Sos, dan pejabat dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sarjuanto, dan Hanif dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Sekda Putu Sudarsana menjelaskan, rapat internal Tim Sembilan pada 23 Oktober 2013 menindaklajuti rekomendasi RDP DPRD Kotim. *DENY

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here