Home Berita Terbaru Tumpang Tindih Sertifikat dalam HGU Unggul Lestari

Tumpang Tindih Sertifikat dalam HGU Unggul Lestari

4
0
SHARE
ka.perwakilan kalteng dan Kurnia Toha
Kepala Perwakilan Media Buser Kriminal Kalteng Deny Herman Prastyo bersama Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN RI DR. Kurnia Toha, SH.LLM di ruang kerjanya di Jakarta, hari Rabu, 18 Desember 2013. (Foto: Fay)

Sampit, (Buser Kriminal)
Selama menjalankan bisnisnya sejak tahun 2007, PT. Unggul Lestari melakukan penyerobotan lahan milik masyarakat transmigran. Namun, tabir itu mulai terkuak di penghujung tahun 2013 karena pihak PT. Unggul Lestari akhirnya bersedia ukur ulang Hak Guna Usaha yang sudah lama tumpang tindih.

Selama ini hak-hak atas lahan yang dimiliki warga mulai ada titik temu karena tindak lanjut Rekomendasi DPRD tanggal 18 oktober 2013 Nomor DPRD/482/005/X/2013 oleh Pemkab Kotim. Kemudian dilanjutkan rapat dengan badan, dinas, dan instansi terkait hasil rapat tanggal 23 Oktober 2013, Bupati Kotawaringin Timur lewat surat tanggal 24 Oktober 2013 Nomor 02.04/592.2/1551/Adpum yang ditujukan kepada Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Kotim.

Bupati juga memerintahkan BPN untuk menyelesaikan permasalahan lahan transmigrasi di Desa Bukit Indah dengan PT. Unggul Lestari di Kecamatan Telaga Antang dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Kotim.

Pada Selasa, 2 Desember 2013, BPN menindaklanjuti dengan melakukan pengukuran di Desa Bukit Indah, Telaga Antang guna cek dan ukur ulang lahan transmigrasi yang masuk di dalam HGU PT. Unggul Lestari. Perkembangan penanganan sengketa lahan ini disambut gembira oleh masyarakat Bukit Indah.

BPN  didampingi tokoh masyarakat, aparatur desa, dan pihak perusahaan turun langsung ke lapangan untuk melihat cek titik koordinat lahan transmigrasi yang masuk dalam HGU PT. Unggul Lestari. Hasil sementara dari pengukuran cek lokasi, diketahui secara  jelas bahwa HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Unggul Lestari telah tumpang tindih dengan Lahan Usaha I TSM (Trans Swakarsa Mandiri) Desa Bukit Indah.

Namun hingga berita ini diturunkan hasil resmi dari BPN Kabupaten Kotim belum ada kejelasan  atau tindak lanjut laporan kepada Pemkab Kotim, sesuai surat Bupati Kotim pertanggal 24 Oktober 2013 tertanda Wakil Bupati Drs. H.M. Taufiq Mukri, SH.MM.

Terpisah,  saat dikonfirmasi oknum BPN Kabupaten Kotim tidak bisa memberi kejelasan, apalagi jawaban pasti tentang hasil pengecekan yang sudah dilakukan oleh BPN. “Kami masih sibuk,” kilah oknum itu.

Lebih dari itu, BPN belum sempat membuat laporan kepada Bupati Kotim. Malah oknum itu berkata, “Seharusmya Pemkab memberikan contoh konsep untuk laporan, dan pihak BPN nanti tinggal mengoreksi dan melengkapi konsep itu bila dirasa kurang”.

Apa kendala dan permasalahan BPN lamban memberikan laporan kepada Bupati Kotim. Sebab laporan itu sangat ditunggu oleh masyarakat Bukit Indah? Oknum BPN menjawab akan diselesaikan dalam minggu ini.

Ketika didesak kepastian hari dan tanggalnya, oknum BPN malah naik pitam dan mengusir wartawan keluar dari ruangannya. Dia marah sambil membentak dengan nada keras sambil berkata, “Keluar kamu dari ruangan ini.  Gara-gara kamu datang, pekerjaan saya hari ini jadi berantakan dan kacau.”

BPN Kabupaten Kotim yang begitu alergi pada wartawan tampak tidak transparan dan menutupi akses informasi. Sikap oknum itu bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan menghalangi tugas jurnalistik seperti  diatur UU Pers Nomor 40 Tahun 1999, yang dapat dipidana penjara 2 tahun atau denda Rp 500 juta. *DENY H.P.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here