Home Berita Terbaru PAW Wakil Bupati Badung Lemahkan Posisi PDI-P

PAW Wakil Bupati Badung Lemahkan Posisi PDI-P

4
0
SHARE
Wayan Regep, SH
Wayan Regep, SH (Foto: ist)

Badung, (Buser Kriminal)
“Kisruh PAW Wakil Bupati merupakan masalah yang sangat penting dan pasti besok saya tidak hadir. Pasalnya, kalau sebagai kader PDI-P tidak mungkin memilih wakil bupati yang bukan orang PDI-P,” kata Wayan Regep, SH saat ditemui di DPRD Badung, Rabu (8/1/2013).

Secara kalkulasi politik jelas proses PAW akan melemahkan posisi PDI-P pada Pemilu Legislatif, Pilpres maupun puncaknya di Badung pada Pilkada 2015. ”Bagaimana mungkin PDI-P Badung menggali lubang sendiri untuk kekalahan pada Pemilu Legislatif, Pilpres dan Pilkada nanti, tegasnya.

“Sebagai kader parpol PDI-P yang juga nanti sebagai Caleg Dapil Mengwi nomor  4, saya juga sudah melakukan penjaringan aspirasi, dan seluruh ranting di Mengwi  dan PAC Kecamatan Mengwi tidak menginginkan untuk mengisi kekosongaan  wakil bupati yang ditinggalkan Ketut Sudikerta. Untuk itu saya selaku kader parpol wajib menindaklanjuti aspirasi yang menjadi aspirasi masyarakat di Mengwi, karena saya merupakan perpanjangan tangan parpol yang ditugaskan sebagai fraksi lembaga DPRD Badung,” urai Wayan Regep.

Bagi kepentingan Pemkab Badung, bupati sekarang sudah cukup baik dalam menjalankan pemerintahan walaupun tanpa ada wakil bupati. Misalnya, bansos atau hibah untuk 2014 sudah selesai dibahas dan disetujui.

“Bagi kepentingan kami untuk apa lagi ada wakil bupati yang tinggal beberapa bulan lagi. Mungkin saja dengan adanya wakil bupati malah pemerintahan tidak berjalan dengan baik, bahkan cenderung merusak pemerintahan yang sedang berjalan,” kilahnya.

Kalau dulu paket Agung-Sudikerta kawin dengan proses yang baik oleh KRBB (Koalisi Rakyat Badung Bersatu) dengan visi dan misi yang sama. Tapi sekarang, Wayan Redep meyakini visi dan misi calon wakil bupati yang akan disampaikan pada Sidang Paripurna,  9 Januari tidak sesuai dengan visi dan misi paket sebelumnya, karena kalau sama kenapa mesti ada visi dan misi lagi.

Visi dan misi yang berbeda tentunya akan menyulitkan proses pemerintahan yang berjalan, baik bagi bupati maupun SKPD dalam menerjemahkanya. Belum lagi proses penyesuaian bupati dan wakilnya begitu juga sebaliknya akan menyulitkan dalam pemerintahan nantinya. Artinya jangan sampai wakil bupati  hanya ’ban serep’ yang tidak berfungsi hanya untuk menghabiskan anggaran. *IGN YOGI S | TIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here