SHARE
I Ketut Lanang Perbawa
Foto: ist

Oleh: DR. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH.MH

DI masa datang, LPD (Lembaga Perkreditan Desa) mendapat tantangan sangat berat. Ini disebabkan makin gencarnya bank-bank, baik Bank Perkreditan Rakyat (BPR), bank umum sampai koperasi simpan pinjam melakukan promosi menggiurkan bagi masyarakat luas. Selain itu Bali direncanakan akan dijadikan provinsi koperasi, maka persaingan yang dihadapi LPD makin bertambah berat.

Persoalan lembaga keuangan seperti LPD tidak lepas dari masalah kepercayaan masyarakat. Makin berkurangnya kepercayaan masyarakat tentunya akan sangat berpengaruh terhadap eksistensi LPD sendiri. Kini masyarakat semakin paham tentang persoalan keuangan dan lembaga menguntungkan menempatkan dananya.

Adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mengharuskan setiap lembaga keuangan mempunyai lembaga penjamin simpanan (LPS) guna memproteksi simpanan masyarakat. LPD wajib memiliki LPS sehingga warga desa makin nyaman dan merasa aman menempatkan uangnya di LPD. Artinya, lembaga keuangan milik desa adat ini harus diproteksi dengan Perda atau Pergub.

Keberadaan LPD saat ini memang tidak cukup hanya diproteksi dengan awig-awig desa adat saja dalam mengatur tata kelola keuangan. Bila tidak diatur, nasib LPD makin rawan dan runyam, melihat makin meleknya masyarakat menglola dananya.

Pada dasarnya LPD dibentuk guna mendorong warga desa lebih kreatif dalam menghadapi pasar. Lewat LPD ini masyarakat bisa mendapatkan modal mengembangkan usaha, termasuk membiayai kegiatan ekonomi desa, termasuk pertanian. Bahkan, LPD menjadi sumber pendapatan desa pakraman yang bisa memacu pembangunan, termasuk berbagai upacara agama.

Guna menjadikan LPD tetap eksis, pengelola LPD sudah seharusnya kreatif untuk bisa meraih keuntungan. Bank-bank pasar yang gencar masuk desa dan juga bertumbuhnya koperasi simpan pinjam, mesti dilawan dengan promosi guna menarik warga desa pakraman memanfaatkan LPD.

Apalagi warga sepertinya mustahil mampu menjalin hubungan usaha dengan bank yang secara administrasi cukup ’menjelimet’ dan besarnya agunan. Namun di sisi lain, ada juga pihak tertentu memberikan pinjaman dengan proses cepat tanpa agunan. Tidak sedikit pinjaman dilakukan perseorangan. Hanya, bunganya sangat besar. Hal ini membuat warga ’berat’.

Akibatnya, para petani di desa kelimpungan mengembalikan kredit. Apalagi dalam satu musim warga mengalami gagal panen. Rentenir terus mencekik leher. Tak ada solusi, banyak petani mulai menjual tanah guna menutupi utangnya. Di sinilah kehadiran LPD menjadi penyelamat masyarakat dari jeratan pemilik uang yang meminjamkan dananya dengan bunga tinggi.

Kalau dilihat dari dasar hukumnya, dana pembinaan ini mengacu kepada Perda Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2002 tentang LPD. Dalam pasal 22 bab XI yang juga telah diadakan perubahan melalui Perda Bali No. 3 tahun 2007, dijelaskan pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun ditetapkan yakni untuk cadangan modal 60 persen, dana pembangunan desa 20 persen, jasa produksi 10 persen, dan sosial 5 persen. Sementara dana pembinaan, pengawasan, dan perlindungan ditetapkan 5 persen.

Sesuai bab III pasal 3 huruf d keputusan Gubernur Bali No. 4 tahun 2003 disebutkan, dana pembinaan, pengawasan dan perlindungan 5 persen disetor LPD ke BPD Bali.

Dalam bab IV pasal 4 keputusan Gubernur Bali, dana pembinaan, pengawasan dan perlindungan dibagi untuk PLPDK 50 persen, pembina LPD kabupaten/kota se-Bali  25%, pembina LPD provinsi 7,5%, dana perlindungan 7,5%. Sedangkan BPD Bali yang selama ini banyak disorot tentang masalah dana pembinaan sebenarnya hanya kebagian 10%. Dana ini dari 5% itu digunakan oleh BPD Bali untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan pelatihan.

Sumber kuat di BPD Bali menyebutkan, dana yang diperoleh itu habis untuk membiayai pengawasan, pembinaan dan pelatihan bagi pengelola LPD. Setiap tahun BPD Bali harus merogoh kocek cukup dalam untuk membiayai pengawasan, pembinaan dan pelatihan-pelatihan LPD.

Bila hal itu benar, pernyataan yang selama ini menyudutkan BPD Bali, sepertinya harus segera dihentikan. Sebagai lembaga yang bernaung di bawah ketentuan yang sangat ketat, pernyataan yang cenderung menyudutkan itu akan membawa dampak negatif bagi BPD Bali terutama dari penilaian Bank Indonesia.

Karena itu, polemik mengenai dana pembinaan ini harus segera dicarikan titik temu. Semua komponen terkait baik itu pihak pemprov, wakil rakyat di DPRD Bali, pelaku LPD, BPD Bali harus duduk bersama mencari solusi terbaik. Revisi terhadap perda LPD sepertinya mendesak untuk dilakukan. Revisi perda LPD itu harus mengacu kepada kondisi terkini, ketentuan yang ada, manfaatnya dan kemajuan LPD. Di Bali saat ini terdapat 1.367 LPD dengan aset Rp 4 triliun lebih.

Revisi juga harus mencakup transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pimbinaan dan pihak-pihak mana saja yang berhak terhadap dana pembinaan itu.

Menyelamatkan LPD dari persaingan yang makin kuat, maka pengelola LPD benar-benar harus dilakukan dengan manajemen yang memadai. Tidak pasif, hanya menyimpan dana masyarakat di suatu bank untuk mendapatkan bunga uang saja. Kondisi ini sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup LPD itu sendiri. Di sinilah peran BPD Bali untuk memberikan pembinaan. BPD mesti benar-benar membantu LPD, tidak sekadar menerima simpanan dana dari LPD. Pengelola LPD harus didorong kreatif dalam melihat keperluan masyarakatnya. BPD bersama pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan pembinaan kepada LPD baik dari SDM, manajemen risiko, modal, operasional,  aturan, juga dalam menghadapi pasar di kemudian hari.

Selain itu perda  harus diperbaiki berkaitan dengan kedudukan, pengelolaan,pembinaan serta pengawasan. Dalam hal ini juga dengan tetap mengedepankan nilai-nilai filosofis Hindu, seperti Tri Hita Karana, dan adat Bali yang merupakan dasar atau asas yang melatar belakangi pembentukan LPD. Jadi bagaimana LPD dikelola dengan cara-cara yang modern baik menyangkut manajemen, modal, dan juga dalam menghadapi pasar kedepan, tetapi jiwa atau spirit awal LPD dari Bali untuk masyarakat Bali dengan nilai-nilai filosofis Hindu tidak hilang. ***

*Penulis adalah Mantan Ketua KPU Bali dan Dewan Pembina Media Buser Kriminal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here