Home Opini Pemilu 2014: Suara Rakyat Suara Uang?

Pemilu 2014: Suara Rakyat Suara Uang?

6
0
SHARE

Oleh: DR. Sukawati Lanang Perbawa, SH.MH 

Pemilu Legislatif 9 April sudah berjalan dengan dinamikanya, dari proses persiapan, pelaksanaan sampai nanti penyelesaiannya akan banyak terjadi persoalan. Hal ini disebabkan karena penyelenggara, peserta, dan masyarakat kurang memahami tugas dan kewajibanya masing-masing.

Ketut Lanang Perbawa
(Foto: IGN YOGI S.)

Dari sisi penyelenggara kurang memahami aturan main, banyak tidak profesional, dan ikut bermain jual-beli suara lebih banyak terjadi pada penyelenggara tingkat bawah, karena penyelenggara tingkat bawah (PPS dan KPP) dipilih oleh penguasa daerah (lurah/perbekel/kaling/kadus) yang biasanya menjadi pengurus parpol.

Fenomena ini terjadi di beberapa daerah, disamping sulitnya mencari petugas yang memenuhi syarat baik pendidikan maupun pengetahuan. Dari sisi peserta, hampir sebagian besar peserta pemilu terutama caleg menginginkan kemenangan dengan berbagai cara. Ditemukan politik uang, dana kampanye yang tidak transparan, sampai pada penggunaan hibah/bansos merupakan fenomena kecil yang terungkap. Sebetulnya itu terjadi lebih dari itu, seperti melihat bukit dari jauh kelihatan hijau walaupun ada sedikit lekukan, tapi kalau masuk bukit maka bisa dipastikan banyak pohon, binatang dan satwa lainnya yang tidak mungkin bisa membahayakan bagi yang masuk tetapi tidak siap dengan keadaan di situ.

Di samping itu masyarakat di beberappa tempat lebih mengutamakan transaksional, ada uang, barang, atau  benda lainnya untuk sebagai dasar merka memilih. Kata mereka: “Kalau tidak sekarang minta nanti terpilih juga akan lupa kita. Atau kata yang lainya, “Koq tidak ada serangan fajar/senja, “Koq tidak yang ngasi uang”. Seperti itulah demokrasi yang sedang berlangsung, walaupun sebagian kecil memilih karena program dan figur.

Suara rakyat suara tuhan (vox populi vox dei), itu kalimat ternyata mengalami berbagai deviasi dan distorsi makna kedaulatan rakyat,  karena pada tataran praktis apa yang disebut “suara rakyat,” ternyata tidak lahir karena tuntunan akal sehat, ketulusan hati, kemurnian nurani, serta pertanggungjawaban kepada Sang Illahi, tapi karena gelimang selingkuh politik uang, kekerasan intimidasi, kelihaian pembohongan, atau nafsu memangsa manusia lain atas dorongan naluri “homo homini lupus”.

Mencari makna hakiki vox populi vox dei dalam ruang realitas Pemilu 9 April 2014 semakin sulit, bahkan mungkin lebih tepat “Voox populi vox vullus” suara rakyat suara uang.

Saat ini proses pemilu mengawal kedaulatan rakyat dalam pemilu terutama dalam proses pencoblosan,  penghitungan, dan rekapitulasi harus benar-benar dijaga. Karena dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi di TPS, PPS dan PPK banyak terjadi kesalahan baik karena sengaja maupun tidak disengaja. Kalau tidak disengaja karena ketidak telitian, atau tidak memahami proses hitung dan jumlah, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau yang sengaja karena dibayar atau karena untuk memenangkan seseorang karena keluarga, kedekatan parpol atau alasan lain, maka inilah yang harus diantisipasi. Hal ini harus diantisipasi oleh saksi parpol lain di TPS, desa dan kecamatan.

Di beberapa kabupaten/kota  formulir C1  dan lampirannya yang menjadi basis data untuk rekap di desa sampai kecamatan banyak terjadi selisih dan perubahan yang menyebabkan di beberapa daerah ada penghitungan ulang, itupun bagi peserta yang “ngeh” adanya kesalahan hitung/rekap, bagi yang tidak mengerti dicurangi, maka ini akan menjadi suara rakyat menjadi terdistorsi.

KPU kabupaten/kota maupun provinsi banyak yang tidak melakukan rekapitulasi C1 dan lampirannya, alasanya karena banyaknya pekerjaan, padahal itu sangat penting dilakukan untuk menjadi bahan kros cek bagi penyelenggara di tingkat bawah bila melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Parpol bahkan banyak juga tidak melakukan input data C1 dan lampirannya, bahkan ada sengaja menghilangkan C1, dan memanipulasi untuk memenangkan seseorang/dirinya. Karena diinternal parpol juga ada persaingan yang menyebabkan data tidak terkumpul secara utuh.

Proses rekapitulasi berjalan secara manual dari desa, kecamatan, kemudian kabupaten dan provinsi sampai pusat. Untuk itu mari kita bersama-sama kawal untuk menjaga suara rakyat, walaupun banyak masyarakat melakukan pilihan karena uang, barang, dan berbagai alasanya. Jangan sampai terlalu banyak kecurangan yang terjadi justru dalam proses rekapitulasi di desa, kecamatan, maupun kabupaten/kota.

*Penulis adalah Mantan Ketua KPU Provinsi Bali dan Dewan Pembina Media Buser Kriminal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here