SHARE
Umar Sumarna (Foto: dok)
Umar Sumarna (Foto: dok)
Umar Sumarna (Foto: dok)

Oleh: Umar Sumarna

Pemilu beritegritas  salah satu  syaratnya, adalah  kepastian hukum serta membuka partisipasi masyarakat, dan ini hanya bisa disokong oleh data dan informasi yang transparan dan akuntabel agar hasil pemilu  sesuai yang diharapkan  menghasilkan pemimpin yang berintegritas.

Ada yang perlu dievaluasi dalam Pemilu 9 April 2014. Pertama, adalah dalam tahapannya, atau pada saat pemungutan suara, kedua pada saat penghitungan suara di TPS. Dan jika ini tidak dicermati oleh penyelenggara pemilu akan menyebabkan partai peserta pemilu akan merasa diperlakukan tidak adil  akan mengajukannya laporan kepada Panwaslu agar surat suara yang berada di kotak suara  atau C plano  yang pakai halogram sebagai bahan dasar untuk pengisian  C1 akan diminta dibuka kembali untuk penghitungan ulang jika banyak yang merasa dirugikan,  atau karena tidak sama  dengan suara yang diperolehnya dengan para saksi yang mereka tugaskan.

Bahkan jika ditemukan C plano ternyata tidak ada  halogramnya atau kertas sekuriti maka   tidak menutup kemungkinan partai-partai akan meminta agar dilakukan pemilu ulang bukan penghitungan ulang lagi. Sebab C plano itu merupakan sebagai akumulasi dari  seluruh data pemilih  atau sebagai induknya C1 dan  DA.1.

C plano ialah dokumen sangat penting, maka jangan sampai hilang apalagi dihilangkan jika sampai tercecer menyebabkan kepercayaan pun akan hilang. Maka C  plano itulah yang semestinya dipertanyakan oleh para caleg yang merasa telah dirugikan karena kecerobohan, bahkan bisa saja disengaja digantikan  dengan yang tidak ada kertas sekuriti  oleh siapa saja tidak terkecuali oleh penyelenggara pemilu.

Maka jika ada aduan kepada Panwas bahwa KPU tidak jujur atau kurang cermat, seharusnya KPU sebagai penyelenggara pemilu  mesti berani membuka  C plano yang ada di dalam kotak suara agar terbukti kejujuran dan kecermatan di pihak penyelenggara. Itu solusi paling  adil. Jadi para peserta pemilu tidak berbicara dulu pemilu ulang sebab  C  plano  saja yang di dalam kotak  suara  belum diketahui.

Konstituen menitipkan masa depan pribadi dan keluarganya kepada caleg yang dipilihnya  dalam pemilu  dan jika ada kekeliruan disengaja atau tidak sehingga  suara pilihannya pindah kepada yang bukan pilihannya, atau sengaja dipindahkan atau dihilangkan. Bukan tidak mungkin bangsa dan negara ini  akan semakin porak poranda  sebab korupsi akan lebih merajalela  dan abuse of power  atau penyalahgunaan kekuasaan takkan dapat terbendung lagi.

Dalam Undang-Undang No.12/2002 tentang Pemilu, khususnya pada Pasal 110  menyebutkan, “Bahwa suatu tindakan  yang dalam hal ini politik  uang mencakup dua aspek. Pertama dari sisi pelaku  yaitu  calon  anggota DPR, DPD, DPRD  Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota.  Kedua dari sisi bentuk berupa menjanjikan  dan atau memberikan uang  dan atau materi lainnya  kepada pemilih. Berdasarkan penjabaran undang-undang tersebut, politik uang dapat dikategorikan kepada kejahatan  korupsi karena ia memberikan suap  berupa uang kepada pihak lain untuk mencapai  tujuan politik.

Dalam kaitan ini pemberi dan penerima  dapat dikategorikan sama-sama  melakukan pelanggaran sehingga kedua belah pihak  dapat dikenakan sanksi  tindak pidana korupsi  sesuai dengan Undang-Udang  No. 31/1999, tentang Pemberantasan Korupsi. Khususnya gratifikasi yang dilakukan para caleg. Pasalnya mereka dapat dikenakan  gratifikasi  Pasal 12B  ayat 1. Itu artinya ’caleg nakal’  dapat dihukum seumur hidup.  Sebab  gratifikasi yang dilakukan caleg  akan merusak pemilu yang berintegritas yang dapat membuat airmata Ibu Pertiwi berlinang.

Jika diposisikan satu suara manusia sebagi kepercayaannya kepada seseorang, itu sama dengan nyawanya. Masa depannya seseorang itu kepada legislative, artinya  jika  penulis harus menjadi seseorang yang harus mengunakan hak pilih, kemudian tidak mau mengunakan hak pilih ketika tidak ada calon yang dipercaya. Jadi harga satu suara  sama dengan harga satu nyawa dan sama dengan harga generasi berikutnya, karena ini untuk menentukan Indonesia ke depan. Jadi ini bukan main main. Makanya bagi penyelenggara dan siapapun yang berminat  bermain-main dengan rakyat, termasuk siapapun yang bermain-main memindahkan suara, apalagi maling suara.

Karena itu adalah masa depan  dan nyawa seseorang, maka suara rakyat mesti dihargai dan dipahami  terutama oleh pihak penyelenggara pemilu.  Bahwa suara masyarakat , suara rakyat itu sangat mementukan bukan saja hanya untuk masa depan pribadinya tapi juga  masa depan keluarganya juga masa depan bangsa dan negaranya.

*Penulis Ketua Lingkar Advokasi Pelayanan Publik Jabar,  Sekretaris Forum Kemitraan Perpolisian Kota Cimahi (FKPM), Kepala Biro Cimahi Tabloid Buser Kriminal 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here