Home Berita Terbaru BPK Kalimantan Barat Hasilkan 3.711 Temuan

BPK Kalimantan Barat Hasilkan 3.711 Temuan

3
0
SHARE

109492876Ketapang, (Buser Kriminal) – Hingga Semester I 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menghasilkan 3.711 temuan atau mengalami penambahan jumlah temuan. Hal itu dikemukakan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) Didi Budi Satrio kepada wartawan, belum lama ini.

Menurut Didi, dari hasil pemeriksaan semester II 2014 sebanyak 137 temuan dan 8.163 rekomendasi atau mengalami penambahan jumlah rekomendasi sebanyak 34 rekomendasi. “Dari 3.711 temuan itu kita mengeluarkan 8.163 rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti. Rekomendasi itu kita berikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemkot Pontianak, Pemkab Kubu Raya, Ketapang, Mempawah dan Kayong Utara,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dari jumlah rekomendasi yang diberikan tersebut, sebanyak 5.453 rekomendasi atau 66,80 persen tindak lanjut sudah sesuai rekomendasi. Namun, penyelesaian rekomendasi itu tidak sesuai diikuti dengan penurunan jumlah status tindak lanjut belum sesuai rekomendasi, yang jumlahnya meningkat 7,53 persen.

“Sebanyak 265 rekomendasi atau 3,25 persen belum ditindaklanjuti, di mana jumlah yang belum ditindaklanjuti ini turun dibandingkan semester lalu yang sebanyak 239 rekomendasi. Sebanyak 32 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah,” tuturnya.

Ditambahkannya, dari hasil rekapitulasi tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara atau daerah sebesar Rp189,86 miliar. Dimana jumlah tersebut naik 5,64 persen dari semester II tahun 2014 lalu.

Lebih lanjut Didi menjelaskan, untuk penyelesaian tindak lanjut temuan dan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan serta kerugian negara atau daerah di Kalbar cukup rendah. “Untuk Ketapang, dari 310 temuan yang direkomendasikan sudah 50,49 persen yang ditindaklanjuti dan sesuai dengan rekomindasi. Sedangkan 86 temuan atau 35,5 persen tindak lanjutya belum sesuai atau tidak ditidaklanjuti. BPK RI   Pontianak memberi waktu 60 hari lagi dari waktu 150 yang telah ditentukan,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Gubenur Kalbar Chistiandi Sanjaya mengatakan, setelah hasil dari yang disampaikan BPK RI apabila rekomendasi temuan BPK RI tidak ditidaklanjuti sesuai waktu yang ditentukan, maka tidak ada tempat untuk tidak merespon rekomendasi.

“Kita menegaskan kalau ada indikasi tindak pidana segera kita laporkan ke penegak hukum tanpa ada pengecualian. Siapa pun dia yang melakukan tidak pidana korupsi,” tegasnya. O ADUHMAED

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here