Home Berita Terbaru UU Migas 22/2001: Swastanisasi Energi Oleh: Inas N. Zubir

UU Migas 22/2001: Swastanisasi Energi Oleh: Inas N. Zubir

3
0
SHARE
(Foto Ilustrasi Migas)
(Foto Ilustrasi Migas)
(Foto Ilustrasi Migas)

Stanley Fish, Guru Besar Universitas Internasional Florida mengatakan bahwa salah satu ciri khas neoliberal adalah swastanisasi pada semua hal, diantaranya sektor keamanan, kesehatan, pendidikan, kepemilikan, jalan tol, maskapai penerbangan, ENERGI, sistem komunikasi, dan aliran modal.

Asumsinya, jika perusahaan swasta dibiarkan meretas jalannya sendiri untuk berperan besar di semua kehidupan, maka seluruh umat manusia akan hidup sejahtera.

Yang patut dikritisi dari asumsi tersebut adalah nilai-nilai seperti moralitas, keadilan, kejujuran, empati, kemuliaan dan cinta telah disangkal dan didefinisikan kembali menurut kebutuhan pasar.

Beberapa Undang-Undang di Indonesia sangat kental ciri khas Neoliberal-nya dan salah satunya adalah Undang-Undang Migas No. 22/2001, di mana penguasaan negara terhadap sumber daya migas diamputasi untuk kemudian diserahkan kepada swasta.

Ayat 2a, pasal 6, UU No. 22/2001 berbunyi:

“Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan”.

Artinya, setelah PSC ditandatangani antara pemerintah dan kontraktor maka pemerintah secara legal menyerahkan kepemilikan sumber daya migas kepada kontraktor selama kurun waktu tertentu.

Ayat 1, pasal 9, UU No. 22/2001 bermakna bahwa kegiatan usaha hulu dan hilir bukan saja dikuasai oleh BUMN maupun BUMD tapi juga oleh swasta.

Padahal menyerahkan kepemilikan sumber daya alam walaupun sementara dalam ayat 2a pasal 6 bertentangan dengan ayat 3, pasal 33 UUD 45 dan penguasaan sektor hulu oleh swasta dalam ayat 1 pasal 9 bertentangan dengan ayat 2 , pasal 33 UUD 45.

UUD 1945 Pasal 33:

Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak dikuasai Negara.

Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang tekandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi cukup jelas bahwa fundamental Undang-Undang Migas 22/2001 adalah Neoliberal di mana negara hanya sebatas penerima “fee” dari sumber daya alam-nya dan kemampuan pengelolaan-nya menjadi hilang, padahal negara seharusnya melalui badan usahanya (BUMN) mampu mengelola setiap sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia minimal duduk dalam usaha bersama dengan swasta untuk memimpin setiap proyek pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam kita.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here