Home Berita Terbaru Kesejahteraan Buruh Harus Ditingkatkan

Kesejahteraan Buruh Harus Ditingkatkan

2
0
SHARE
Ketua DPC KSPSI Kabupaten Melawi Benny Panjaitan
Ketua DPC KSPSI Kabupaten Melawi Benny Panjaitan
Ketua DPC KSPSI Kabupaten Melawi Benny Panjaitan

Melawi (Buser Kriminal)-Memperjuangkan kesejahteraan buruh harus dilakukan dengan tindak nyata. Tidak cukup hanya diundang-undangkan, perpres, surat keputusan menteri. Tanpa buruh, roda pembangunan tidak akan berjalan maksimal.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPC KSPSI Kabupaten Melawi Benny Panjaitan terkait peringatan hari buruh sedunia (1 Mei).

Menurut Benny, Kabupaten Melawi yang baru dimekarkan dari Kabupaten Sintang tahun 2004, di mana pertumbuhan perekonomiannya tumbuh pesat, karena banyaknya para investor yang berlomba-lomba berinvestasi di Melawi. Tentu berpengaruh besar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi masalah pengangguran dan perkembangan perekonomian pembangunan secara global.

“Banyaknya para investor yang berinvestasi di Melawi  dan menggunakan tenaga kerja haruslah mendapatkan perhatian khusus mengenai kesejahteraannya, baik dari perusahaan, pemerintah, serikat pekerja, dan Apindo,“ ujarnya.

Pemerintah pusat telah mengeluarkan Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Udang-undang Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-undang Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Peraturan-peraturan Pemerintah lainnya mengenai ketenagakerjaan.

“Untuk mengantisipasi timbulnya  kecemburuan sosial dari para tenaga kerja akan kesejahteraannya, sangat diharapkan peran serta Dinas Tenaga Kerja, para pengusaha, serikat pekerja, Apindo di Melawi ini agar bisa duduk satu meja membahas masalah ketenagakerjaan seperti Pengupahan, Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ), Badan Penyelengara Jaminan Sosial ( BPJS ), Peraturan Perusahaan ( PP ), Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dan lain-lainya, kesemuanya itu sudah diatur dalam Undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya,“ sambung Benny.

“Di Kabupaten Melawi banyak perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya untuk menjalankan peraturan-peraturan pemerntah mengenai ketenagakerjaan, dan belum mendaftarkan para tenaga kerjanya di BPJS. Padahal Pemerinta pusat telah memberikan warning kepada semua perusahaan/pengusaha, palin lambat tanggal 1 Januari 2015 sudah harus mendaftarkan para tenagakerjanya di BPJS, dan kalau tidak didaftarkan Pemerintah akan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang bersangkutan,“ urainya. ( BP )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here