Cabut Permenkes tentang Sunat Perempuan

Masruchah & Rena Herdiyani (Foto: dok)

Jakarta, (Buser Kriminal) Masyarakat sipil Indone¬sia dan Amnesty Internasional mendesak Menteri Kesehatan mencabut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1636/MENKES/ PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan yang dikeluarkan pada November 2010.

Setelah permenkes dicabut, Pemerintah perlu me¬netapkan peraturan khusus dengan hukuman yang pantas untuk melarang segala jenis praktik sunat perempuan, baik secara simbolis, perusakan alat kelamin perempuan hingga praktik mutilasi atau pemotongan alat kelamin perempuan di Indonesia.

Medikalisasi praktik sunat perempuan oleh petugas kesehatan, baik dengan tindakan pengirisan, pemotongan atau pengguntingan, maupun perusakan alat kelamin perempuan dan sekitarnya, sebenarnya telah dilarang oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan pada tahun 2006.

Permenkes itu, kata Direktur Eksekutif Kalyanamitra Rena Herdiyani, bertolak belakang dengan surat edaran dalam satu kementerian tersebut. Itu kemunduran bagi penegakan hak asasi perempuan oleh Kementerian Kesehatan.
Rena menyakini peraturan itu melegitimasi praktik perusakan alat kelamin perempuan hingga pada mutilasi atau pemotongan alat kelamin perempuan, yang selama ini dikenal dengan istilah ’sunat perempuan’. Sehingga dengan leluasa memberi otoritas pada pekerja medis tertentu, seperti dokter, bidan dan perawat, untuk melakukannya.

Prosedur sunat perempuan ini mencakup melakukan goresan pada kulit yang menutupi bagian depan klitoris (frenulum clitoris) dengan menggunakan ujung jarum steril sekali pakai berukuran 20G-22G dari sisi mukosa ke arah kulit, tanpa melukai klitoris. Yang pasti, tambah Wakil Ketua Komnas Perempuan Masruchah, permenkes itu berlawa¬nan dengan langkah pemerintah memperkuat kesetaraan gender dan melawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Peraturan itu juga tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan bahkan melanggar sejumlah hukum Indonesia, termasuk Undang-Un¬dang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 5 tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, Undang-Undang No. 39/ 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan UU No. 23 tahun 2009 tentang Kesehatan Bagian Keenam tentang Kesehatan Reproduksi.
”Bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan itu harus dihapuskan. Tindakan ini merupakan tindakan sewenang-wenang terhadap integritas tubuh perempuan,” tegas Masruchah.

Ketika negara gagal secara efektif menentang praktik ini maka akan mendorong persepsi masyarakat bahwa orang lain berhak mengontrol seksualitas seorang perempuan atau anak perempuan. Praktik sunat perempuan berpotensi mengakibatkan pendarahan, kesakitan, penderitaan, serta hilangnya kenikmatan hubungan seksual bagi perempuan. Dari segi kesehatan penyunatan perempuan anak-anak maupun dewasa sangat membahayakan alat dan kesehatan reproduksi perem¬puan dan berpotensi menghilangkan hak untuk menikmati hubungan seksual yang sehat dan menyenangkan bagi perempuan.

Dalam banyak kasus terjadi infeksi dan abses pada organ vital reproduksi perempuan serta akan mudah terpapar pada penyakit menular seksual yang pada gilirannya menggangu kesehatan perempuan secara umum. *UTJE S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>