Home Khatulistiwa Rebut Tanah Rakyat Berjamaah, Pemilik Mall Grand City & BPN Jatim Bakal ...

Rebut Tanah Rakyat Berjamaah, Pemilik Mall Grand City & BPN Jatim Bakal  Dipanggil DPR RI

4
0
SHARE

hartati_murdaya_palsukan_dokumen_tanah_20161009033420988_20161009104944123Surabaya (Buser Kriminal) – Kemelut sengketa lahan mall Grand City Surabaya 12 tahun tak kunjung selesai? Entah mengapa lamanya sengketa lahan tersebut diduga ditunggangi secara berjamaah oknum pejabat penting Negara yang ingin meraup rupiah oleh permainan sang mafia tanah.

Seperti ibu Hj Nuraini yang memiliki dua anak warga Jember, salah satu Putri dari almarhum ayahnya Muhammad bin Ahmad Maghribi sebagai ahli waris sah pemilik tanah di Jalan Gubeng Pojok 48-50 Surabaya, menjadi korban para mafia Tanah. Sampai titik darah penghabisan untuk mendapatkan hak orang tuanya dengan bukti-bukti yang dimiliki, Hj Nuraini tidak saja akan menempuh jalur hukum dengan menggugat Grand City, wanita berkerudung ini juga mengadu ke anggota komisi III DPR RI saat melakukan kunjungan ke Surabaya.

Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir asal dari Dapil Jawa Timur I, mengatakan kepada sejumlah rekan wartawan akan segera menindaklanjuti pengaduan Hj Nuraini.

Adies, sebagai wakil rakyat tugasnya memang untuk melayani rakyat di seluruh Indonesia termasuk persoalan yang tengah dialami Hj Nuraini, dikatakan saat menerima Hj Nuraini. Dalam rangkaian agenda kunjungan ke Polda Jawa Timur terkait maraknya kasus ?Padepokan Kanjeng Dimas di Probolinggo yang tengah ditangani Polda Jawa Timur.

Adies juga menambahkan “Kita memang ada jadwal ke Polda Jatim, ini tadi kita baru menerima laporan dan laporan masuk dari warga Surabaya (Hj Nuraini) mengatakan kalau di dholimi, karena tanah beliau sepeninggalan orang tuanya dimiliki oleh pengembang, yang saat ini telah berdiri bangunan Mall Grand City? dan sudah beroperasi cukup lama. Akan kita lihat, kenapa tanahnya jatuh ke pengembang, dan kenapa pengembang bisa mengeluarkan sertifikat, ini yang akan kita telusuri”  kata Adies Kadir.

Lanjut Adies, pihaknya akan membahas pengaduan itu di Komisinya, di DPR RI. “Jadi semua laporan kita perhatikan, tidak ada yang kita abaikan termasuk laporan Ibu Hj.Nuraini ahli waris tanah di Surabaya. Semuanya akan dilihat dan akan dibahas di DPR RI. Dan, dimungkinkan akan dibicarakan bersama dengan Komisi dua dan tiga. Bagi siapa saja, masyarakat di Indonesia yang mengalami hal serupa untuk tidak segan dan bisa mengadukan persoalan yang dihadapi ke DPR RI. Pihaknya mengakui persoalan tanah seperti yang dialami Nuraini masih banyak terjadi di Indonesia. Nantinya, semua akan kita panggil, untuk kita dengar keterangannya, termasuk kita akan bicarakan dengan Komisi satu, Komisi dua dan Komisi tiga untuk membahasnya. Jika ada kaitannya dengan institusi TNI AL, ?itu tugasnya komisi satu, yang membidanginya”  kata dia.

?Sebelumnya, Nuraini bersama juru bicara keluarga Petrus Hariyanto dan didampingi kuasa hukum Arius Sapulette membeberkan, kalau tanah yang saat ini berdiri bangunan Grand City adalah milik orang tuanya.

Ia menceritakan kronologis riwayat tanah milik orang tuanya, “Diatas tanah itu dulu berdiri tiga rumah dihuni keluarga saya . Saat itu, sekitar tahun 1990 an ‘dipinjam’ KKO (Marinir) TNI AL. Dalam perjalanannya, kemudian berpindah tangan dengan proses Ruislagh ke PT Sindo Barong Kencana (SBK) tanpa sepengetahuan orang tuanya Muhammad bin Ahmad Maghrabi. Kemudian, oleh PT SBK tanah tersebut didaftarkan ke Pertanahan Kota Surabaya II dan terbit sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 174, tanggal 8 Juli 1994.Dalamperjalanan panjang, tanah itu berpindah kepemilikan, ke PT ?Hardaya Widya Graha (HWG), dengan sertifikat HGB No 673/Kelurahan Ketabang, atasnama Hartati Murdaya.

“Saya wong cilik (rakyat kecil) mas !!  berharap besar, melalui Bapak Adies Kadir dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat RI ini, benar-benar membela rakyatnya yang dikadali oknum BPN dan mafia tanah,” ucap Hj Nuraini di hadapan wartawan.

Mana mungkin saya ngaku-ngaku, apalagi  memalsukan surat-surat tanah yang saya pegang saat ini,  kalau saya memalsukan, atau mencemarkan nama baik, silakan ditangkap dan penjarakan. Menurutnya, saya sangat kecewa dengan ucapan Pak Budi bagian Sengketa Tanah di BPN Jatim, yang mengatakan surat-surat tanah peninggalan orang tua yang saya miliki palsu,” ungkap Hj.Nurainiusai pertemuan dengan sekitar lima orang dari Komisi III, DPR RI yang tengah berada di Surabaya Jawa Timur. o AD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here