Beranda Berita Terbaru Fadly Nurzal Anggota DPRD Sumut Ditahan KPK

Fadly Nurzal Anggota DPRD Sumut Ditahan KPK

BERBAGI

JAKARTA, buserkriminal.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fadly Nurzal. Pria yang pernah menjadi calon wakil gubernur Sumatera Utara itu tersangka penerima suap dari Gubernur Sumut Gatot Pujo saat masih menjadi anggota DPRD Sumut

“Ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 29 Junni 2018.

Sebelum ditahan, KPK hari ini memeriksa Fadly sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Sesuai diperiksa, Fadly keluar dari gedung KPK dengan telah mengenakan rompi jingga khas tahanan KPK.

Fadly merupakan salah satu dari 38 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap DPRD Provinsi Sumut. Selama penyidikan untuk 38 tersangka, kata Febri, jumlah pengembalian uang ke KPK terkait dengan kasus suap itu terus bertambah.

“Sekitar Rp 5,47 miliar telah dikembalikan, kemudian disita dan diletakkan pada rekening sementara KPK untuk kepentingan pembuktian. Pengembalian dilakukan oleh lebih dari 30 anggota DPRD Provinsi Sumut,” ungkap Febri.

Sebelumnya, KPK pada tanggal 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait dengan fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut periode 2009 – 2014 dan periode 2014 – 2019.

Mereka diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp 300 sampai Rp 350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait dengan pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya, 38 tersangka tersebut disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(*/net)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.