Home Khatulistiwa Gubernur Kalbar Umumkan Larangan Edarkan Benih tak Bersertifikat & Berlabel

Gubernur Kalbar Umumkan Larangan Edarkan Benih tak Bersertifikat & Berlabel

0
SHARE

KALBARBERDASARKAN evaluasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), selama lima tahun terakhir, total luas areal perkebunan tumbuh luar biasa pesatnya, yakni dari 1.324.733 Ha tahun 2009 meningkat tajam 54% menjadi 2.050.152 Ha tahun 2014. Pesatnya peningkatan luas areal tersebut ternyata tidak selaras dengan peningkatan produksinya yang hanya tumbuh sebesar 28%, yakni dari 1.186.894 ton tahun 2009 menjadi 1.526.352 ton tahun 2014. Hal tersebut salah satunya diduga akibat masih adanya kegiatan pembangunan yang mengabaikan penggunaan benih unggul bersertifikat.

Pada kegiatan budidaya tanaman perkebunan yang umurnya relatif panjang atau berciri sekali tanam dipelihara puluhan tahun, benih menjadi kunci utama keberhasilan produksi dan produktivitasnya. Oleh karena itu benih yang ditanam harus berkualitas dan dipilih secara selektif atau dikenali sebagai benih varietas unggul yang bersertifikat dan berlabel.

Keharusan penggunaan benih unggul bersertifikat tersebut pada dasarnya telah diamanatkan dalam pasal 11, 12 dan 60 UU No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman maupun pasal 30 UU No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menegaskan adanya larangan penggunaan benih unggul, baik yang berasal dari varietas hasil pemuliaan maupun introduksi dari luar, yang belum dilepas oleh pemerintah dan diedarkan sebelum disertifikasi/dilabel serta memberikan sanksi yang berat bagi siapapun mereka yang terbukti melanggar larangan tersebut dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 200 juta.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Bupati dan Walikota akan hal-hal sebagai berikut:

  1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara berkesinambungan kepada masyarakat luas, khusunya petani dan pendusaha perkebunan, melalui berbagai media tentang manfaat dan pentingnya penggunaan benih unggul bersertifikat dan berlabel sebagai bahan tanaman.
  2. Memastikan bahwa pengadaan benih untuk setiap kegiatan pembangunan perkebunan pada Satker SKPD di masing-masing kabupaten yang bersumber dari dana APBN maupun APBD tanpa pengecualian harus menggunakan benih unggul bersertifikat dan berlabel.
  3. Memastikan bahwa pengadaan benih perkebunan pada Satker SKPD dan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) masing-masing daerah hanya dilayani oleh para produsen atau pengedar/pedagang benih yang kompeten di bidang usaha perbenihan dan memiliki legalitas perizinan sebagaimana diatur Permentan No 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan.
  4. Membina dan memfasilitasi para pelaku usaha di bidang produksi, peredaran atau perdagangan benih tanaman perkebunan untuk memiliki legalitas izin usaha perbenihan yang dipersyaratkan.
  5. Mendorong produsen benih umumnya dan mengistruksikan pimpinan Perusahaan Kelapa Sawit khususnya yang membangun kebun kemitraan/plasma agar benih yang telah diproduksi dan siap diedarkan atau benih sawit yang disalurkan ke petani plasma harus melalui sertifikasi terlebih dahulu oleh UPTD Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Provinsi Kalbar.
  6. Membantu Provinsi mengawasi peredaran benih tidak bersertifikat/berlabel maupun benih illegal dan melakukan tindakan hukum terhadap produsen/pengedarnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  7. Memfasilitasi pembangunan kebun-kebun sumber benih komoditas perkebunan unggulan terutama Kebun Entrys Karet, Kebun Induk Kelapa, Lada, Kakao dan Kopi, serta menumbuhkembangkan usaha penangkaran/produksi benih guna membangun kemampuan daerahnya masing-masing agar dapat memenuhi kebutuhan benih unggul perkebunannya secara mandiri. o HMS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here