Beranda Berita Terbaru Keluarkan Fatwa Fardhu Ain pilih Khofifah-Emil, Kiai Asep dilaporkan Polda Jatim

Keluarkan Fatwa Fardhu Ain pilih Khofifah-Emil, Kiai Asep dilaporkan Polda Jatim

BERBAGI

SURABAYA, buserkriminal.com – Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAMPI) Jawa Timur (Jatim) melaporkan pengasuh pondok pesantren (ponpes) Amanatul Ummah, Pacet Kabupaten Mojokerto, KH Asep Saifuddin Chalim ke Polda Jatim. Kiai dari Mojokerto tersebut dinilai menyebarkan ujaran kebencian melalui fatwa fardhu ain memilih Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.

Ujaran kebencian ini termuat dalam fatwa fardhu ain yang telah disebarkan di seluruh Jawa Timur. Dalam fardhu ain itu, masyarakat Jawa Timur diwajibkan untuk memilih Khofifah Indar Parawansa. Dan jika tidak memilih maka orang tersebut dianggap mengkhianati Allah, Rasulullah dan Mukmin semua.

“Ada muatan ujaran kebencian dalam fatwa fardhu ain. Kiai Asep menyebut jika orang mukmin tidak memilih Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilgub Jatim 2018, maka sama dengan berkhianat pada Allah, Rasulullah dan orang mukmin. Pernyataan itu juga disertai hadits,” kata Ketua Umum JAMPI Jatim, Abdul Hamid setelah melapor ke Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim,(Rabu,13/6).

Hamid mengatakan, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti yang menguatkan ada tindak pidana ujaran kebencian. Salah satunya foto, rekaman percakapan dan juga surat fatwa yang menyebut larangan memilih Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno. Tak hanya itu, lanjut Hamid, umat mukmin yang memilih Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno juga berkhianat pada Allah, Rasulullah dan orang mukmin.

Alasan pelarangan itu karena Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno tidak amanah. Sementara pemimpin yang amanah adakah Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak. Menurutnya, fatwa tersebut tidak berbuntut panjang ketika tidak menyebut orang atau pasangan calon (paslon) tertentu.

JAMPI Jatim lapor ke Polda terkait Fatwa Fardhu Ain 2018 Merdeka.com

“Unsur pidananya itu karena beliau (Kiai Asep) sudah menyebut nama, yakni Gus Ipul (Saifullah Yusuf). Ini kan sama saja dengan pembunuhan karakter. Selain itu juga berpotensi mematikan karir politiknya Gus Ipul,” ujarnya.

Alumni PMII ini menilai, munculnya fatwa tersebut sebagai kemunduran demokrasi. Dalam sistem keterbukaan, masyarakat atau pemilih memiliki hak untuk memilih siapapun. Fatwa Kiai Asep tersebut justru tidak memberi ruang bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas. Menurutnya, fatwa tersebut sebagai bentuk pembodohan publik.

“Saya kira fatwa dari beliau (Kiai Asep) kurang etis. Biar masyarakat memilih pemimpin yang mereka kehendaki,” terangnya.

Sebagai kiai yang memiliki keilmuan tinggi, ungkap Hamid, tidak seharusnya mengeluarkan fatwa fardhu ain untuk memilih salah satu pasangan calon di pilgub Jatim ini. Menurut dia, fatwa tersebut memungkinkan muncul perselisihan yang ada di Jawa Timur. Selain itu, fatwa tersebut juga menjadikan masyarakat bingung untuk menentukan pilihan, karena ada fatwa fardhu ain keluar.

“Kami berharap laporan ini segera ditindak lanjuti supaya proses pilgub berjalan lancar dan aman,” ucap dia.(*/mdk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.