Beranda Berita Terbaru Partai Idaman Laporkan Bawaslu dan KPU ke DKPP karena Gagal Ikut Pemilu

Partai Idaman Laporkan Bawaslu dan KPU ke DKPP karena Gagal Ikut Pemilu

0
BERBAGI

JAKARTA , buserkriminal.com – Partai Islam Damai Aman (Idaman) gagal menjadi peserta Pemilu 2019, setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menolak gugatan terkait kelengkapan persyaratan administrasi pemilu. Gugatan itu mereka ajukan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran tidak lolos tahap verifikasi.

Menanggapi hal ini, Partai Idaman memutuskan akan melaporkan KPU dan Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik.

“Langkah kami berikutnya kami akan mengadakan laporan ke DKPP tentang pelanggaran kode etik,” ujar Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama, di kantor DPP Partai Idaman, Jalan Dewi Sartika, Jakarta Timur, Selasa (16/1).

Adapun alasan mereka menduga KPU dan Bawaslu tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tertuang dalam laporan oleh Partai Idaman dengan No. 53/PUU-XV/2017, yang mengharuskan semua partai tanpa terkecuali menjalani verifikasi administrasi dan faktual sesuai asa berkeadilan. Rhoma menyebutkan KPU dan Bawaslu telah abai dengan putusan tersebut.

“Karena itu saya sampaikan saya merasa kecewa atas kinerja KPU dan Bawaslu yang tidak profesional, tidak berintegritas, dan tidak kredibel,” ucap Rhoma.

Pada tahap gugatan, Bawaslu tidak investigasi atas bukti yang dimiliki Partai Idaman atas dugaan kesalahan yang dilakukan KPU dalam tahap administrasi. Mereka mendapatkan kesalahan pada data partai yang telah lolos verifikasi administrasi. Meski begitu, tidak ada tanggapan dari pihak Bawaslu

“Kami bandingkan satu partai dengan partai lain tanda-tangan camat tidak sama dan sudah kami buktikan di Bawaslu dan kami minta dibatalkan,” kata Sekjen Partai Idaman Ramdansyah.

Terkait Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Partai Idaman juga menemukan partai yang lolos hanya menampilkan data kosong. Serta, tandatangan yang berbeda satu partai dengan partai lain di wilayah yang sama. Padahal, Sipol digunakan sebagai syarat partai bisa lolos ke tahap administrasi.

“Sipol KPU bisa diperiksa tanda tangan satu partai lain pun tidak sama,” lanjutnya. 0 (*/mdk)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here