Home Berita Terbaru Pemilu 2019 MK Putuskan Tetap Gunakan Presidential Threshold 20 Persen

Pemilu 2019 MK Putuskan Tetap Gunakan Presidential Threshold 20 Persen

0
SHARE

JAKARTA , buserkriminal.com –¬†Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Pengajuan Undang-Undang (PUU) Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait dengan penerapan presidensial treshold atau ambang batas suara dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 222 sendiri mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

“Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” ujar Ketua MK Arief Hidayat saat bacakan amar putusan di Ruang Sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Menurut Mahkamah, rumusan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dilandasi oleh semangat sejak awal diberlakukannya persyaratan jumlah minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden berarti sejak awal pula dua kondisi bagi hadirnya penguatan sistem.

“Presidensial diharapkan terpenuhi, yaitu, pertama, upaya pemenuhan kecukupan dukungan suara partai politik atau gabungan partai politik

pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di DPR dan, kedua, penyederhanaan jumlah partai politik,” papar Hakim.

Tak hanya itu, Mahkamah juga berpendapat UU yang mengatur tentang Pemilu 2014 bukanlah UU a quo melainkan UU 8/2012 yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan tentang presidential threshold

dalam proses pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Lagi pula, bagaimana mungkin undang-undang yang lahir belakangan dikatakan kedaluwarsa terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelumnya yang tunduk pada undang-undang yang berbeda ,” ucap Hakim.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpandangan permohonan pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

Kendati begitu, Mahkamah dalam hal ini mengabulkan verifikasi partai politik yang tertuang dalam Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu. Keputusan itu meminta untuk partai politik peserta Pemilu 2014 untuk tetap mengikuti proses verifikasi.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,”tutup Hakim. 0 (*/oz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here