Beranda Berita Terbaru Dinas (DPMPTSP) Pringsewu Adakan Kordinasi Penyempurnaan Regulasi Di Bidang Perizinan Dan Non...

Dinas (DPMPTSP) Pringsewu Adakan Kordinasi Penyempurnaan Regulasi Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan

0

PRINGSEWU, buserkriminal.com – Guna menghindari terjadinya perasalahan hukum dimasa yang akan datang, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah tidak asal mengeluarkan izin apapun bentuknya tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPM-PTSP Pringsewu.

Demikian dikatakan oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Djondrawadi mewakili Bupati Pringsewu saat menghadiri sekaligus membuka Kegiatan Penyusunan Atau Penyempurnaan Regulasi Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perizinan yang digelar di Hotel Urban Pringsewu Rabu (20/11).

Menurutnya, dalam rangka percepatan dan peningkatan perizinan berusaha, pemerintah memandang perlu menerapkan pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik . Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 21 Juni 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, maka Pemkab Pringsewu mengeluarkan Perbup Nomer 02 Tahun 2019 tentang pendelegasian seluruh kewenangan Perizinan dan non perizinan kepada DPM-PTSP.

“Pemkab Pringsewu melalui DPM-PTSP menyambut baik dengan adakannya kegiatan ini. Dimana dengan adanya sosialisai ini seluruh Kepala OPD tidak serta merta mengeluarkan izin. Diselnggarakannya kegiatan ini Penyusunan dan Penyempurnaan Regulasi di Bidang Perizinan dan Non Perizinan khususnya Bidang Perizinan Tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan perizinan terintergrasi secara elektronik melalui Aplikasi Online Single Submission (OSS) dan Sicantik Cloud,” katanya.

Sementara Kepala DPM-PTSP Pringsewu M.Fadholi dalan arahan menjelaskan, bahwa DPM-PTSP merupakan pusat pelayanan perizinan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola perizinan mulai dari pengajuan, pemprosesan sampai dengan mengeluarkan surat izin.

“Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berbasis elektronik dan untuk membantu pemerintah daerah khususnya DPM-PTSP Kabupaten Pringsewu dalam melakukan pencatatan, pemprosesan dan penanganan perizinan serta pencetakan surat izin sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan memberikan citra pemerintah daerah yang positif,” paparnya.

Fadoli menjelaskan, dalam memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan, DPM-PTSP hanya memiliki kewenangan dan tanggung jawab di bidang administrasi dan layak atau tidak nya usaha tersebut tergantung dari dinas terkiat.

Oleh karena itu, diharapkan kepada dinas terkait dapat lebih mengoptimalkan proses pemberian rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan komitmen awal yang telah dibuat sebelumnya.”hal itu bertujuan agar tidak ada kesan prosen pelayanan perizinan berjalan lambat.

Mengingat tolak ukur dari pelayanan yang diberikan adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). Dan berdasarkan survei IKM Tahun 2018 bidan perizinan dan non perizinan masih mendapat 79.65 dari target 80.15. Maka dari itu kepada seluruh Kepala OPD pada tahun ini dapat memberikan rekomendasi dan sesuai dengan target kepuasan yang diberikan oleh Pemkab Pringsewu,” pungkasnya.

Hadir dalam acara tersebut Kepala DPM-PTSP M.fadholi, Sekretaris DPM-PTSP Siti Lita Wati, Kabid Periznan Ali Alhamidi, Kepala OPD Pringsewu yang mewakili, para camat se – Kabupaten Pringsewu, para narasumber serta para peserta pelaku usaha dan tamu undangan.(pon)

alterntif text

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.