DPH-MTKESMKK Rohil Sampaikan Surat Kepada Bupati Rohil, Terkait IUP Dan HGU PT JJP Di Evaluasi

  • Bagikan

Rokan Hilir | buserkriminal.com

Terkait adanya kebijakan pemerintah Republik Indonesia, Presiden Ir H Joko Widodo yang melakukan pencabutan IUP dan HGU sebagaimana yang disampaikan oleh Kementerian lingkungan hidup dengan SK.01./MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tentang pencabutan izin konsensi kawasan hutan.

 

Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu (DPH MTKESMKK) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, saat dikonfirmasi oleh awak Media online buserkriminal.com – melalui telepon selulernya menyampaikan, terkait surat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir, pukul 16:00 WIB (13/1/2022)

 

Surat tersebut diserahkan langsung olehnya, yang merupakan Ketua DPH-MTKESMKK Kabupaten Rokan Hilir Nurdin Muhammad Tahir, bergelar Encik Wira Siak ini, dalam penyerahan surat tersebut, Nurdin MT didampingi Sekretaris Zulhaifi ST, bergelar Encik Wira Siak, ucapnya.

Surat yang disampaikan tertuju kepada Bupati Rokan Hilir ini diterima oleh Sekretaris Daerah Pemkab Rohil HM Job Kurniawan MSi, didampingi oleh kepala biro hukum pemkab Rohil Arbain SH. Sementara untuk Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Rohil diterima oleh Wakil Ketuanya Hamzah SHI MHI.

 

Terkait dengan adanya HGU yang sedang dievaluasi oleh pemerintah, sesuai “Daftar Izin Konsesi di Provinsi Riau yang dilakukan pada tahun 2022,” tertera di situ ada salah satu Perusahaan yang berada di Kecamatan Kuba dan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, yaitu PT. Jatim Jaya Perkasa dengan luas lahan dituliskan 20300 Ha, berdasarkan hal tersebut, sehingga kami menyampaikan surat kepada Pemerintah, terutama dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir” ungkap Encik Wira Siak.

 

Dikatakan Encik Wira Siak, bahwa surat yang disampaikan ini tertuju kepada Bupati Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir, dengan isi surat agar dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP/hearing) dengan PT Jatim Jaya Perkasa sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang sedang berjalan.

 

” DPH MTKESMKK secara komprehensif melakukan kordinasi ke Pemda Rohil dan DPRD Rohil, sebagaimana surat yang kami tujukan kepada Tuan Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong dan Tuan Tuan DPRD Rohil, yang pada intinya kami bermohon mengambil kebijaksanaan terkait tentang rencana tindak lanjut terhadap evaluasi areal konsensi PT.Jatim Jaya Perkasa,” tersebut, kata tokoh masyarakat adat Melayu Rohil ini.

 

Lanjutnya, menurut kami terlepas dari apa pun istilahnya, meskipun itu pencabutan HGU ataupun terkait evaluasi yang dilakukan oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya beberapa hari lalu, kami menganggap ternyata memang ada masalah disana yaitu, di PT JJP tersebut, sebagaimana sama-sama di ketahui, bahkan bukan rahasia umum lagi bahwa program “Plasma yang dijanjikan oleh PT JJP ini terhadap koperasi Seribu Kubah yang sudah puluhan tahun lamanya kita dengar, sangat memprihatinkan, karena sampai sekarang plasma tersebut belum juga di serahkan oleh PT JJP kepada masyarakat,” jelas Encik Wira Siak, dan tambahnya lagi, jika tidak salah, terakhir ada juga persoalan lahan masyarakat di Kecamatan Bangko dan Kecamatan Pekaitan, bahwa Perusahaan ini tidak komparatif menanggapi persoalan yang tengah terjadi, terkesan sepele terhadap masyarakat dan undng – undang yang berlaku, sehingga tentu saja kita siap melawan pengangkanggan oleh pihak konforasi yang merasa kebal hukum dan menggrogoti hak-hak anak Negeri tanpa merasa bersalah, hal ini sejalan dengan filosofi pada semboyan kami “MUJUR LALU, MELINTANG PATAH, BIAR BERPUTIH TULANG DARI PADA BERPUTIH MATA” akhirnya. (Arjuna)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.