Kejati Aceh Tetapkan Mantan Kadis Perindagkop dan Pemilik Tanah Sebagai Tersangka

  • Bagikan

ACEH – AH Mantan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Aceh Tamiang, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan tanah Pasar Tradisional Kabupaten setempat tahun anggaran 2014, selain AH, penyidik juga menetapkan pemilik tanah berinisial SI sebagai tersangka.

“Kedua tersangka tersebut bernisial AH, mantan Kepala Disperindagkop Aceh Tamiang tahun 2014, dan SI selaku pemilik tanah,” kata Plt. Kasi Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis, S.H., dalam keterangannya kepada Wartawan, Jumat 20 Mei 2022.

Penetapan kedua tersangka itu setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh melakukan gelar perkara di Aula Rapat Kejati Aceh, Kamis, 19 Mei 2022. Gelar perkara tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bambang Bachtiar, S.H., M.H., dihadiri Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh, Koordinator dan para Kasi serta seluruh Anggota Satgas Pidsus Kejati Aceh.

Ali Rasab mengatakan dalam gelar perkara tersebut tim penyidik memaparkan hasil penyidikannya yang dilakukan selama ini, dan menyampaikan bukti-bukti telah diperoleh. Lalu hasil penyidikan tersebut ditanggapi para peserta ekspose.

“Dari hasil gelar perkara tersebut disimpulkan telah ditemukan bukti awal terjadinya tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pasar Tradisional Kabupaten Aceh Tamiang pada Disperindagkop Tahun Anggaran 2014, yang dilakukan secara bersama-sama oleh ke duanya dan ditetapkan sebagai tersangka,” kata Ali Rasab.

Ali Rasab menjelaskan bahwa pada tahun 2014 di Disperindagkop Aceh Tamiang dialokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk pengadaan tanah pembangunan pasar tradisional di Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam pelaksanaannya, Disperindagkop Aceh Tamiang telah memilih/menetapkan tanah milik SI seluas 10.000 meter dengan tidak menggunakan aturan berlaku, yakni langsung menunjukkan/memilih tanah tersebut untuk diganti rugi.”

“Dalam penetapan harga ganti rugi juga hanya dilakukan dengan cara musyawarah/negosiasi dengan pemilik tanah, sehingga ditetapkan harga ganti rugi senilai Rp249.000 per meter, harga ganti rugi yang diterima oleh tersangka SI seluruhnya Rp2.490.000.000. Padahal tanah tersebut dibeli oleh tersangka SI pada tahun 2013 (setahun sebelumnya) hanya seharga Rp14.000 per meter. “Ungkap Ali Rasab.

Berdasarkan penghitungan dilakukan BPKP Perwakilan Aceh ditemukan kerugian keuangan negara Rp1.595.000.000. Kedua tersangka diduga telah melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a,b, ayat (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup.

SUPARMAN / TOUFIK

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.