Beranda Berita Terbaru KPK akan Periksa Menhumkam Terkait Kasus e-KTP

KPK akan Periksa Menhumkam Terkait Kasus e-KTP

0

JAKARTA, buserkriminal.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Politisi PDI Perjuangan itu akan diperiksa terkat kasus korupsi megaproyek e-KTP.

“Saksi Yasonna Hamonangan Laoly diperiksa untuk tersangka MN (Markus Nari),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pada hari Selasa (25/06/2019).

Yasonna akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi II DPR RI. Selain Yasonna, KPK juga akan memeriksa mantan Menpan RB Taufiq Effendi dan anggota DPR Arif Wibowo sebagai Saksi untuk Markus Nari.

Dalam perkara e-KTP tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengantarkan sejumlah Tujuh orang ke dalam penjara. Ketujuh orang tersebut dinilai Hakim terbukti melakukan kerugian negara sebesar Rp 2,3 Triliun dari proyek sebesar Rp 5,9 Triliun.

Dua mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto yang masing- masing divonis selama 15 tahun penjara, mantan Ketua DPR Setya Novanto juga selama 15 tahun penjara, pengusaha Andi Narogong selama 13 tahun penjara dan Anang Sugiana Sudihardjo selama 6 tahun penjara.

Sedangkan Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Massagung masing- masing selama 10 tahun penjara. Sementara itu, politikus Partai Golkar Markus Nari masih menjalani proses penyidikan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dalam kasus e-KTP. Markus diduga memperkaya diri sendiri, orang lain maupun perusahaan atas kasus e-KTP. Oleh karena itu, penyidik mengenakan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ini merupakan status tersangka kedua bagi Markus. Markus Nari juga dijadikan tersangka dalam kasus merintangi proses hukum. Markus diduga menekan mantan anggota Komisi II DPR Miryam? S Haryani agar memberikan keterangan tidak benar pada persidangan.

Markus Nari juga diduga memengaruhi terdakwa Irman dan Sugiharto pada persidangan kasus e-KTP. Markus dijerat dengan Pasal 21 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ?Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

@Redaksi

alterntif text

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.