Beranda Berita Terbaru KPK Perpanjang Masa Penahanan Politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso

KPK Perpanjang Masa Penahanan Politisi Golkar Bowo Sidik Pangarso

0

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bowo Sidik Pangarso. Penahanan tersangka kasus dugaan suap terkait kerja sama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK) itu bakal diperpanjang selama 40 hari ke depan.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan 40 hari dimulai tanggal 17 April 2019 sampai dengan 26 Mei 2019 untuk 3 tersangka TPK Suap Bidang Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT HTK dan penerimaan lain yang terkait jabatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, 15 April 2019.

KPK juga memperpanjang penahanan dua tersangka lainnya. Mereka yakni; staf PT Inersa, Indung dan Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti.

Sebelumnya, ketiganya pertama ditahan pada 28 Maret 2019. Bowo dan Indung ditahan di Rumah Tahanan KPK, Jakarta. Sedangkan, Asty di Rutan Pondok Bambu.

Bowo bersama Asty Winasti dan Indung ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait kerjasama pengangkutan pupuk milik PT Pupuk Indonesia Logistik dengan PT HTK. Bowo dan Idung penerima sedangkan Asty pemberi suap.

Bowo diduga meminta fee dari PT HTK atas biaya angkut. Total fee yang diterima Bowo USD2 permetric ton. Diduga telah enam kali menerima fee di sejumlah tempat seperti rumah sakit, hotel dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan USD85.130.

Uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu itu telah dimasukkan dalam amplop-amplop. Uang tersebut diduga bakal digunakan Bowo untuk ‘serangan fajar’ pada Pemilu 2019. Politikus Golkar itu kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 di daerah pemilihan Jawa Tengah II.

Bowo dan Indung selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b ayat (1) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Asty selaku penyuap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.@net

alterntif text

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.