banner 728x250

L-KPK Markas Cirebon Pertanyakan Proyek SPAL Tanpa Papan Pagu Angaran

  • Bagikan

CIREBON – Proyek Irigasi (SPAL) Saluran Pembuangan air limbah tanpa papan informasi ditemukan di wilayah Desa Kertasari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kini menuai pertanyaan. Dari informasi yang diterima bahwa pengerjaan proyek tersebut berasal dari dana Pokir (pokok-pokok pikiran).

Ketua PAC PDI Perjuangan, Kecamatan Weru, Indra Santoso membenarkan bahwa proyek tersebut berasal dari dana Pokir. Ia mengungkapkan, proyek tersebut merupakan anggaran aspirasi dari salah seorang Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Cirebon, atas nama Rohayati.

“Kalau saya telusuri itu benar dana Pokirnya Dewan PDI Perjuangan dapil 1. Kalau dari Dewan kami yang dari dapil 1 yaitu Ibu Rohayati,” ujar Indra saat dikonfirmasi di sela kesibukannya, Rabu (4/8/2021).

Dengan adanya proyek tanpa papan nama itu, dirinya sempat mendapatkan kabar yang tak sedap. Sebab, kata Indra, dari kabar yang ia terima bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh dirinya. Namun, dia menegaskan, bahwa yang mengerjakan proyek tersebut bukanlah dirinya.

“Yang mengerjakan itu bukan Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Weru. Saya tidak pernah mengerjakan, dan tidak tahu. Boro-boro mengerjakan proyek tersebut,” tegas Indra dalam klarifikasinya.

Walaupun begitu, ia sangat menyayangkan dengan adanya proyek tersebut yang diketahui tanpa papan nama.

“Papan proyek itu seharusnya tuh dipasang, supaya masyarakat mengetahui nilai pekerjaannya itu sekian, dan nama CV-nya yang mengerjakannya itu jelas,” ucap Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Weru ini.

Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Kabupaten Cirebon, Harjasa mempertanyakan soal sumber dana proyek tanpa papan nama tersebut berasal dari mana. jelas Kami mengacu dalam UUD KIP NO 14 Tahun 2008 Tentang transparasi Publik

“Dengan adanya papan pagu dapat memberikan informasi publik, biar masyarakatkan tahu. Kalau tidak ada papan pagunya, itu tuh anggaran dari apa, nilai nominalnya berapa,” kata Harjasa.

Maka dari itu, dia menilai proyek tanpa papan nama tersebut tidaklah transparan.

“Kalau ini papan proyeknya gak ada, itu berarti seperti proyek siluman gitu,” jelasnya.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini dirinya akan segera mengirimkan surat kepada pihak terkait yang mengerjakan proyek tanpa papan nama tersebut.

“Itu perlu kita tindaklanjuti, saya sendiri dari Ketua L-KPK akan menyurati dari pada pihak-pihak terkait. Karena proyek ini sudah melanggar aturan,” tegas Harjasa.

Hingga berita ini ditayangkan, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Rohayati enggan berkomentar.(Didin dunyanto)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.