oleh

Law Office Ahmad Zen Das’associates’ Jakarta: Jangan Terlalu Dini Memberikan Freming Mafia Tanah

BEKASI, buserkriminal.com – Pada persidangan Selasa, 7 April 2020, Penasihat Hukum dari Terdakwa H Agus Sopyan SE dan H Barif HD mengajukan Nota Keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena dianggap bahwa uraian fakta materiil dalam Surat Dakwaan tersebut tidak ada bedanya dengan dakwaan yang sebelumnya sudah pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bekasi Bernomor 1242/Pid.B/2018/PN-Bks pada tanggal 19 Nopember 2018, atas nama Hj Melly Siti Fatimah, HM Dagul, Agus Acep dan Jaba Suyatna.

Bahwa dalam putusan tersebut pada pokoknya, Pengadilan Negeri Bekasi tetap merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. No. 250 K/TUN/2015 tanggal 18 Juni 2015, yang memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi untuk menerbitkan permohonan SHM atas nama Hj. Melly Siti Fatimah karena ditemukan fakta bahwa Letak SHM No. 163 milik Pelapor (Lilis Suryani) tidak sama atau berbeda dengan bidang tanah yang diperjual belikan oleh Hj. Melly Siti Fatimah dengan H. M. Dagul Bin Rasim sebagaimana dalam AJB No. 1368/2011. Karena itu, Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat bahwa Lilis Suryani tidak memiliki Legal standing untuk melaporkan jual beli antara Hj. Melly Siti Fatimah dengan H. M. Dagul, dkk., maka untuk menegaskan legal standing itu Pengadilan Negeri Bekasi memutuskan bahwa sengketa kepemilikan tanah antara Lilis Suryani (Pelapor) dengan Hj. Melly Siti Fatimah lebih tepat diselesaikan secara keperdataan.

Bahwa perintah dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan Bernomor 1242/Pid.B/2018/PN-Bks pada tanggal 19 Nopember 2018, sedang dilaksanakan oleh Hj. Melly Siti Fatimah dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Cikarang Register No. 22/Pdt.G/2020/PN-Ckr Tanggal 4 Februari 2020, dan hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Tetapi, kami sangat terkejut dan kecewa atas sikap Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang kembali mengajukan Surat Dakwaan yang sama terhadap Hj. Melly Siti Fatimah, dkk, H. AGUS SOPYAN dan H. BARIF HD, melalui Pengadilan Negeri Cikarang sejak bulan Maret 2020, padahal Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusan No. 1242/Pid.B/2018/PN-Bks pada tanggal 19 Nopember 2018 telah memerintahkan agar permasalahan antara Hj. Melly Siti Fatimah dengan Lilis Suryani diselesaikan secara keperdata, yang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan.

Menurut kami, sikap Jaksa Penuntut Umum ini tidak mencerminkan sikap yang menghormati putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1242/Pid.B/2018/PN-Bks pada tanggal 19 Nopember 2018 tersebut. Sehingga dalam materi eksepsi yang kami ajukan hari ini, pada intinya kami meminta agar Majelis Hakim memutuskan agar kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dan mengentikan pemeriksaan perkara pidana ini, sampai proses perdatanya diputus sesuai dengan Pasal 81 KUHAP Jo. SEMA No 1 Tahun 1956.

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Pengadilan itu bertugas untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan. Namun kalau perkara pidana ini diputus berbeda oleh Pengadilan Negeri Cikarang, maka kami khawatir justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena ada 2 (dua) putusan yang berbeda dan saling bertolak belakang,

Maka akan menjadi pertanyaan putusan mana yang harus dilaksanakan oleh client kami. Jika hal ini terjadi, tentu saja akan meruntuhkan martabat, kewibawaan dan keluhuran insititusi Pengadilan yang hakikatnya adalah “wakil” dari tuhan di Dunia. Pada gilirannya, juga akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat yang skeptis terhadap institusi pengadilan. Maka, demi keadilan dan kepastian hukum, kami telah menyampaikan keberatan atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, dan kami berharap pemeriksaan perkara ini dihentikan.

Kami juga ingin menyampaikan, agar semua pihak menghormati asas praduga tidak bersalah, dalam proses ini, agar jangan terlalu dini memberikan framing “Mavia Tanah” terhadap client kami, padahal belum tentu hal itu benar, dan faktanya hanya ada 1 perkara yang didakwakan kepada client kami hingga saat ini. Dan kami meyakini bahwa client kami terutama H. AGUS SOPYAN, S.E. dan H. BARIF HD memang tidak bersalah dalam proses jual beli antara Hj. Melly Siti Fatimah dan H.M. Dagul, cs. Justru kami menilai H. AGUS SOPYAN, S.E. dan H. BARIF HD adalah korban dalam perkara ini, karena kapasitas mereka hanyalah sebagai saksi yang diperintahkan oleh Alm. H. AMRAN selaku Kepala Desa Segaramakmur untuk menyaksikan proses jual beli antara Hj. Melly Siti Fatimah dan H.M. Dagul, cs, saja, apakah jual beli itu benar atau tidak, sebenarnya itu adalah tanggung jawab Pihak Penjual dan Pembeli. Niat jahat (mens rea) itu bisa diukur dari motivasi perbuatan itu dilakukan, faktanya H. AGUS SOPYAN, S.E. dan H. BARIF HD sama sekali tidak menerima keuntungan apapun dari transaksi jual beli ini, dan itu sudah dikonfirmasi oleh Hj. Melly Siti Fatimah selaku pembeli maupun H.M. Dagul Selaku Penjual. Bisa saja mereka menolak sebagai saksi dalam jual beli, tetapi mereka tidak bisa menolak perintah atasan mereka, yaitu H. AMRAN selaku Kepala Desa. Lalu apakah perintah jabatan itu dapat dihukum ? tentu kalau merujuk pada Pasal 51 KUHP sudah sepatutnya client kami dibebaskan.

Oleh karena itu, dalam perkara ini, H. AGUS SOPYAN, S.E., H. BARIF HD maupun H. AMRAN selaku Aparat Pemerintahan Desa Segaramakmur hanya melaksanakan tugas dan perintah jabatannya saja, untuk memberikan pelayanan terhadap semua warga Negara yang ingin mengadakan jual beli hak atas tanah di wilayah Desa Segaramakmur, sesuai dengan amanat PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jika semua persyaratan lengkap maka tidak ada alasan bagi mereka untuk melarang orang lain untuk melakukan jual beli di Desa Segaramakmur, jika mereka menolak justru mereka akan dianggap melanggar hukum karena tidak memberikan pelayanan yang baik kepada warga Negara.

Faktanya, dalam permasalahan ini H. Dagul dan H. Melly Sudah melengkapi seluruh persyaratan jual beli, maka tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan kepada mereka. Sehingga tidak benar client kami, H. AGUS SOPYAN, S.E., H. BARIF HD di dakwa membuat Girik Palsu dan surat keterangan waris palsu, karena semua dokumen itu sudah diurus sendiri oleh penjual dan pembeli sejak tahun 2005, Desa Segaramakmur hanya memberikan pelayanan dalam proses jual beli berdasarkan data-data fisik tanah yang diserahkan oleh penjual dan pembeli. Adapun Girik C No. 315 Persil 20b Kelas S.II memang tercatat dalam buku Leter C Desa Segaramakmur atas nama RACI.

 

Kejanggalan SHM No. 163/Segaramakmur An. LINA :

Bahwa kami juga ingin mengungkap kejanggalan dalam bukti hak kepemilikan Pelapor (Lilis Suryani), sebab dasar Lilis Suryani melapor adalah SHM No. 163/Segaramakmur An. LINA yang terbit pada tahun 1973, yang konon sudah dibelinya berdasarkan AJB No. 277/JB/BS/TR/VII/1992 Tanggal 20 Juli 1992, setelah kami periksa ternyata AJB tersebut yang tercatat sebagai nama LIE LINA sebagai penjual, sedangkan SHM No. 163 itu atas nama LINA, bukan LIE LINA. Kemudian kami juga memeriksa bukti yang lain dalam berkas perkara yang dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata LINA atau LIE LINA ini mengakui bahwa namanya sewaktu kecil adalah LIE MOY HYONG, kemudian baru pada tahun 1979 dirinya mengajukan perubahan nama melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga namanya berubah menjadi LIE LINA atau LINA. Artinya, bagaimana bisa SHM No. 163/Segaramakmur terbit pada tahun 1973 atas nama LINA sedangkan saat itu namanya masih LIE MOY HYONG ?

Sebenarnya, semua kejanggalan dalam proses terbitnya SHM No. 163/Segaramakmur atas nama LINA, sudah diungkap dalam Putusan PTUN Bandung No. 16/G/2014/PTUN-Bdg, pada intinya proses terbitnya SHM No. 163 memang cacat hukum, dan masih menimbulkan pertanyaan mengapa SHM itu menunjuk bidang tanah milik client kami (Hj. Melly Siti Fatimah), padahal saat BPN Kabupaten Bekasi melakukan ploting bidang tanah ini atas permohonan client kami, sama sekali tidak teridentifikasi keberadaan SHM No. 163/Segaramakmur di atas tanah ini. Tapi, penyidik atau Penuntut Umum menutup mata dari semua kejanggalan-kejanggalan bukti dari Pelapor itu.

Bahkan, kami juga sudah memeriksa riwayat penguasaan fisik tanah ini, LIE MOY HYONG atau LINA atau LIE LINA atau LILIS SURYANI tidak pernah bertempat tinggal di Desa Segaramakmur dan tidak pernah menguasai dan atau mengusahai tanah ini, hingga tahun 2015, penggarap tanah ini juga masih ada, dan membenarkan bahwa tanah ini dahulu adalah milik RASIM dan adiknya RACI, yang diwariskan kepada H.M. Dagul, dan selanjutnya dijual kepada Hj. Melly Siti Fatimah, tidak ada jejak LIE MOY HYONG atau LINA atau LIE LINA atau LILIS SURYANI pernah menguasai tanah ini.

Maka, jika fakta – fakta Ini diuji melalui perkara perdata, tentu kami meyakini tidak akan bisa dibantah, satu-satunya cara adalah dengan mengatakan Girik C No. 315 atas nama RACI dan AJB No. 1368/2011 itu adalah palsu melalui proses pidana lebih dahulu, sehingga kami menduga bahwa inilah motivasi pelapor agar bisa melegitimasi tanah ini olah-olah adalah miliknya.

Jadi, sekali lagi kami telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, agar legal standing pelapor dipastikan secara jelas terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara yang didakwakan kepada client kami. Agar nantinya, lembaga peradilan tidak justru menjadi alat kriminalisasi terhadap client kami, hanya untuk melegitimasi kepentingan pihak-pihak tertentu atas tanah ini.

Perlu diketahui juga, bahwa kami sudah melaporkan Lilis Suryani kepada Ditreskrimum Polda Metrojaya No. TBL/2310/IV/2019/PMJ/Dit.Reskrimum pada tanggal 15 April 2019 atas dugaan pemalsuan surat dan membuat laporan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, dan atau Pasal 264 dan atau Pasal 317 KUHP, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 1242/Pid.B/2018/PN-Bks pada tanggal 19 Nopember 2018 dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. @red/L Udino

Komentar

News Feed