oleh

LSM Kaliber Sayangkan Pembangunan SPBU Shell yang Diduga Tabrak Perizinan Lingkungan

BEKASI, buserkriminal.com – Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang didirikan PT Shell yang berbatasan dengan RT 005/007 dan RT 008/007 Bulak Perwira, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara diduga tabrak Perizinan Lingkungan.

Sebab, dari hasil investigasi LSM Kaliber Indonesia Bersatu Distrik 05 Kota Bekasi di lapangan, menyayangkan pembangunan tersebut. Pasalnya, warga yang tinggal di sekitar pembangunan SPBU Shell tersebut merasa keberatan.

Sedangkan pembangunan SPBU tersebut dianggap mengabaikan peraturan dan perlindungan warga. Pasalnya, pendirian  SPBU di lokasi permukiman tersebut ditolak warga. Demikian dikemukakan Ketua Distrik 05 Kota Bekasi Supriyatno ketika ditemui wartawan di Mako LSM Kaliber, Selasa (27/10/2020).

Berdasarkan hasil investigasi LSM Kaliber di lapangan bahwa masyarakat sangat keberatan atas pembangunan yang di lakukan oleh PT Shell Indonesia dan diduga warga sama sekali belum pernah membubuhkan tanda tangan terkait izin pembangunan SPBU tersebut.

LSM Kaliber Indonesia Bersatu sangat menyayangkan kenapa tanpa izin dari lingkungan pemerintah atau instansi terkait memberikan izin untuk pembangunan SPBU tersebut. “Ada apa dan kenapa?” tanyanya.

Sementara Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
Dan pejabat juga bisa kena sanksi jika memberikan izin tanpa  dilengkapi Amdal/UPL UKL terlebih dahulu, sesuai pada Pasal 111 ayat (1) UUPPLH mengancam: “Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 15 ayat [1] PP 36/2005), dikatakan bahwa permohonan IMB harus dilengkapi dengan kelengkapan berikut ini, yakni tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah, data pemilik bangunan gedung, rencana teknis bangunan gedung, dan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. @tim/red

Komentar

News Feed