Menjadi Sorotan Publik, Diduga Bimtek Kades Hanya Modus Buang Uang Desa

  • Bagikan

ACEH – Program Bimbingan Teknis ( Bimtek ) yang dilaksanakan oleh sejumlah kepala desa di kota Subulussalam menjadi sorotan publik. Bukan tanpa alasan, publik menilai program Bimtek tersebut tidak mendatangkan manfaat kepada masyarakat desa dan terkesan menghambur – hamburkan uang belaka.

Sebagaimana yang disampaikan oleh oknum Wartawan Cakrawalanusantara.id dia menyaksikan dan melihat langsung suasana program Bimtek diselenggarakan di Wing Hotel Kualanamu, Medan – Sumatra Utara ( 16 s/d 19/9/2021 ), ujarnya kepada media ini

Ironisnya Wartawan CN.id menduga dan mengatakan ” Kades-kades Bimtek ke Medan Sumatra Utara akal – akalan saja agar bisa bersenang – senang menggunakan dana desa. Cetusnya

Buktinya kehadiran para Kades ditempat acara Bimtek sepi bahkan bisa dihitung dengan jari. Tempat menginap para peserta Bintek yang disediakan oleh panitia penyelenggra juga banyak tidak di tempati oleh Kades, mereka lebih memilih hotel lain yang berbintang, sampai – sampai makanan yg disiapkan oleh penitia banyak terbuang. Tambahnya

Ini bukan cerita karangan belaka, kami menyaksikan dan memantau langsung ke Medan Sumatra Utara. Ironisnya, di malam hari mereka masuk ketempat hiburan. Itulah yang membuat kami menduga kuat kegiatan Bimtek Kades hanya modus agar bisa bersenang – senang menghabiskan uang desa. Pungkasnya

Tak kala awak media ini menanyakan ” apakah Camat ikut dalam kegiatan Bimtek “, beliau menjawab ” Ikut. Para Camat dan Petinggi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Subulussalam (DPMK) menginap di hotel Polonia “. Pungkasnya pula

Berdasarkan surat Media Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Kajian Pengembangan Manajemen Daerah No. 021/LKPMD-Umd-Bimtek/2021 (03/9/2021), perihal undangan bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, program Bimtek desa kali ini tema ” Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa dan Strategi Pemulihan Ekonomi Masyarakat Desa dalam Situasi Pandemi Covid-19 melalui Bumdes serta Pengelolaaan dan Laporan Keuangan Desa dimasa Pandemi Covid-19″.

Masih bersumber dari surat yang sama yang ditanda tangani oleh Nur Dwi Handoko selaku Direktur LKPMD, setiap peserta Bimtek dibebankan biaya sebesar Rp. 5.500.000,- untuk Akomodasi dan Penginapan ( 1 Kamar 2 Orang ), makan siang/malam, coffee break, tas, kemeja batik, sertifikat, makalah, dan lainya.

Terkait tema Bimtek ” Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di Desa ” sedikit bertolak belakang dengan program Pusat, Provinsi, dan Daerah Kota Subulussalam, termasuk program TNI Polri sebagai garda terdepan dalam pecagahan dan memutus rantai penularan Covid-19.

Sebagaimana diketahui Pesiden RI Ir. Joko Widodo sengaja berkunjung ke Aceh guna memantau terlaksananya Vaksinasi terhadap segenap warga di Aceh dari pintu ke pintu. Demikian pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tejahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilansir dari Compas.id mengingatkan agar Sumatra Utara terus menekan kasus Covid-19 yang masih tinggi, Sabtu (14/8/2021).

Sedemikian perlunya kesungguhan dan keseriusan pemerintah menekan dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah sengaja melakukan kunjungan ke kota Subulussalam didamping Kadis Pendidikan Aceh Alhudri dan Kepala Biro Kesra Setda Aceh Usamah hanya bertujuan memastikan terlaksananya Vaksinasi terhadap siswa yang dilaksanakan di SMAN 1 Simpang Kiri, Sabtu (18/9/2021).

Disamping itu, dilansir dari media online Pantaunews, Sabtu (18/9/2021) Kajari Subulussalam jauh hari sebelum kegiatan Bimtek dilaksanakan oleh sejumlah desa di kota Subulussalam sudah mengingatkan ” diketahui bersama pada saat sekarang ini masih di masa pandemi Covid-19, logikanya jika melaksanakan kegiatan Bimtek di kondisi Covid-19 bisa secara Virtual saja, aneh jika Bimtek itu dilakukan. Ujar Mahyardy Indra Putra, SH., M.H saat dikonfirmasi media dikantornya, Kamis (5/8/2021)

Berbedoman pada regulasi, boleh jadi tidak ada larangan mengalokasikan anggaran dana desa untuk kegiatan Bimtek, akan tetapi sebagaimana diutarakan oleh Kajari Subulussalam, waktunya kurang tepat karena masih dimasa pandemi Covid-19. Seharusnya sebagai Kepala Desa, Camat, dan ASN menunjukkan sikap nyata kepada masyarakat untuk tidak keluar daerah apalagi manfaat dari Bimtek itu sendiri belum tentu mampu di implementasikan di desa.

Menyikapi pernyataan dan dugaan Wartawan CN.id perihal Bimtek tersebut, Kapala DPMK Subulussalam, Camat Simpang kiri, Camat Penanggalan, Camat Rundeng, Camat Sultan Daulat, Camat Longkib, Ketua Persatuan BPG/DPD Kota Subulussalam dan Ketua ABDESI, semuanya memilih bungkam dengan tidak memberikan keterangan atau sanggahan apa pun saat dikonfirmasi via WhatsApp oleh awak media ini ( Sabtu,19/9/2021) sampai berita ini naik ke redaksi.

Pewarta : Sabirin Siahaan

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.