oleh

Respon Ketua DPR RI tentang Issu- issu Aktual Pekan ini yang Tersebar Dialangan Media Massa

JAKARTA, buserkriminal.com – Menurut Ketua DPR RI  Bpk Bambang Soestyo maraknya kasus pencurian pulsa bermodus panggilan tidak terjawab dari nomor internasional yang tidak dikenal (Wangiri/penipuan sekali dering), mengingat hal serupa pernah terjadi pada tahun 2013 dan 2016.

Ketua DPR pun langsung Meminta Komisi I DPR mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Operator Seluler untuk melakukan pemblokiran terhadap panggilan internasional yang mencurigakan dan yang frekuensinya tidak wajar, sebagai upaya pencegahan kasus pencurian pulsa tersebut.

Juga Meminta Komisi I DPR mendorong Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk berkoordinasi dengan provider dalam melakukan investigasi dan kajian terhadap modus pencurian pulsa, sesuai dengan regulasi hukum internasional yang terkait dengan perlindungan terhadap konsumen.

Meminta Komisi III DPR mendorong Kapolri agar menugaskan Satuan Cyber Crime Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas motif pencurian pulsa dengan panggilan internasional yang diketahui oleh provider.

Meminta Komisi I DPR mendorong Kemenkominfo bersama dengan provider seluler untuk mengimbau masyarakat agar mengabaikan jika mendapatkan panggilan internasional dari nomor yang tidak dikenal atau tidak memiliki hubungan keluarga/kerabat dengan Negara tersebut, serta demi keamanan untuk tidak mencantumkan nomor telepon pribadi pada akun media sosial.

Dan juga Terkait dengan tumpahan minyak di Perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, yang berasal dari kapal MV Ever Judger berbendera Tiongkok yang terbakar dan menewaskan dua orang nelayan Indonesia, serta menyebabkan pencemaran laut Indonesia dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat sekitar dan juga biota laut (31/3).

Ketua DPR pun menjawab dan langsung Meminta Komisi I DPR mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meminta penjelasan dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan kapal MV Ever Judger berbendera Tiongkok yang terbakar di wilayah Indonesia dan berakibat jatuhnya korban Warga Negara Indonesia (WNI) yang tewas terbakar akibat dari tumpahan minyak.

Meminta Komisi III DPR dan Komisi VII DPR mendorong Kepolisian bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan penyelidikan dan kajian terhadap penyebab tumpahan minyak di Teluk Balikpapan tersebut, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh tumpahan minyak tersebut cukup besar terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitarnya.

Meminta Komisi VII DPR mendorong KLHK untuk segera membersihkan limbah minyak agar pencemaran yang terjadi tidak semakin parah dan meluas.

Meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mengawasi secara ketat perairan-perairan yang menjadi kawasan lalu lintas kapal besar terutama kapal pengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM), guna mencegah adanya kesengajaan pembuangan minyak dan bahan bakar (oil dumping) di laut;

Serta Meminta Pemerintah untuk selalu mengawasi keselamatan pengoperasian kapal serta instalasi laut seperti pipa bawah air dan/atau kabel bawah air, agar pencemaran akibat limbah minyak yang terjadi hampir setiap tahun dapat dihentikan. Dan berbicara mengenai belum disahkannya Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas),

Ketua DPR pun Mendorong Presiden Republik Indonesia untuk mengesahkan Keputusan Presiden tentang Penetapan Hari Penyiaran Nasional yang jatuh pada setiap tanggal 1 April, mengingat penetapan Harsiarnas menjadi bukti pengakuan Pemerintah atas eksistensi dunia penyiaran nasional;

Serta Meminta Badan Legislasi DPR dan Komisi I DPR untuk segera mempercepat proses persetujuan DPR RI terhadap revisi Undang-Undang Penyiaran RI.

Dan yang terakhir Terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di Taman Kota, Jakarta Barat (30/03) dan Jembatan Besi, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat (01/04) yang terjadi secara berturut-turut, serta menyebabkan dua korban jiwa, 1252 jiwa kehilangan rumah, ratusan rumah dan puluhan motor hangus terbakar,

Ketua DPR juga Menyampaikan belasungkawa dan rasa keprihatinan yang mendalam bagi korban yang meninggal; juga Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengirimkan tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk memberikan bantuan, baik berupa posko penampungan ataupun dapur umum;

Meminta Pemerintah bersama instansi terkait lainnya untuk memberikan penyuluhan mengenai pencegahan kebakaran secara berkala kepada masyarakat, guna meningkatkan sinergitas semua pihak agar bencana kebakaran bisa dicegah atau tertanggulangi lebih dini;

Meminta Komisi VIII DPR mendorong Kemensos untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan para korban bencana, agar kebutuhan para korban dapat segera terpenuhi.

“Sampai saat ini semua keluhan Masyarakat berdampak Situasi yang aman kondusif.” Ujarnya Ketua DPR. 0 tengku zuneth

Komentar

News Feed