banner 728x250

Rugikan Rekanan, PPK DPUPR Karangasem Diprotes

  • Bagikan
Direktur Kontruksi Multi Cipta Sarana, Ni Putu Puspita Dewi SE.

KARANGASEM – Sarat permainan, salah satu rekanan yang dinyatakan menang dalam tender lelang Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah di Desa Kecamatan Kubu, (DAK) 2021, memprotes Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Air Baku, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Karangasem.

Pasalnya PPK, terkesan sewena wena dalam memutuskan kebijakan, menggugurkan pemenang tander tanpa penjelasan. Tentu sikap arogansi sebagai aparatur sipil itu dapat mencoreng citra kelembagaan pekerjaan umum di Karangasem, khususnya Bali.

Direktur Kontruksi Multi Cipta Sarana, Ni Putu Puspita Dewi SE memgatakan keberatan, sebab pihaknya telah memenangkan tender proyek pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah di desa Ban, dengan penawaran yang dimenangkan Rp 1.939.667.497.51, dari pagu Rp 3.126.750.000.00.

Sebaliknya, proses pelelangan sudah dilakukan dengan persaingan yang sehat, dinyayakan kemenangannya dan diumumkan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja-ULP) Karangasem. Demikian pula telah melewati proses masa sanggah. Namun setelah masuk ke PPK, tanpa penjelasan digugurkan.

“Sistem kami buka dan PPK tidak mengirim alasannya menggugurkan,” ucap Dewi Selasa (20/7/2021).

Jelas kuat dugaan adanya praktik persengkongkolan, bila paket tersebut merupakan titipan oknum tertentu. Demikian pihaknya tetap akan mempertahankan haknya sebagai pemenang serta mempertanyakan kinerja PPK yang bertindak semau dewe.

“Yang jelas ranah itu sudah melewati dari proses kemenangan, dimana mengugurkan bukan lagi kewenangan PPK,” ungkapnya.

Lain lagi adanya kenjanggalan yang diberikan PPK kepada pihaknya, yaitu mengundang rapat pra Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) namun ditolak. Sebab, bila mengacu pada peraturan yang baru rapat sudah tidak diperlukan lagi.

“Kenapa ada rapat, to kami dinyatakan menang oleh ULP. Bila di rapat tersebut sampai menimbulkan perusahaan gugur kami keberatan,” sebutnya.

Atas kondisi ini PPK tidak melaksanakan tahapan tahapan yang sesuai dengan Peraturan Menteri No 12 Tahun 2021, Perubahan Atas Permen PU. No 14 Tahun 2020 yang mana pada pokok perubahannya menyebutkan, bahwa rapat SPPBJ tidak ada begitu juga rapat Pra SPPBJ.

“Dasar hukumnya apa PPK tetep ngotot melaksanakan rapat itu.  Padahal sudah jelas rapat tersebut bertentangan dengan peraturan,” tambahnya.

Kesimpulannya kinerja PPK tidak obyektif dalam melaksanakan tugasnya. Selain terkesan memaksa kewenanganya, upaya memenangkan perusahan dengan penawaran lebih tinggi berpotensi terjadinya kerugian negara. Oleh karena itu dirinya minta agar pihak berwenang maupun terkait memanggapi serius permainan kotor itu.

“Sikap PPK yang menunjuk peringkat kedua sebagai pemenang tender tentu merugikan keuangan negara cukup signifikan dan sangat arogan,” tandasnya.

Sementara itu, PPK Air Baku, Dinas PUPR Kabupaten Karangasem, Prama Budarta, dimintai konfirmasinya sedikitpun tak memberikan jawaban, seolah tidak terjadi kesalahan pada kegiatannya yang malah justru ngelantur dengan menanyakan balik dari wartawan apa “Ampuro mas, dari pers mana nggih,” celetusnya singkat.

Demikian pula selaku panitia lelang Pokja-ULP II Karangasem, I Wayan Suta, hingga berita ini diterbitkan belum bisa dimintai ketenangan atas keputusannya. Pun juga dihubungi via telpon tidak aktif dan di whatsapp belum dibalas. @fery

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *