Beranda Berita Terbaru Sidang Putusan Idrus Marham Ditunda

Sidang Putusan Idrus Marham Ditunda

24
0
BERBAGI

JAKARTA – Sidang putusan mantan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham ditunda. Majelis hakim menyatakan sidang ditunda lantaran dua anggota majelis hakim bakal pulang ke daerah asalnya untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu Serentak 2019.

Ketua Majelis Hakim Yanto mengatakan sidang Idrus sedianya digelar pukul 16.00 WIB, Selasa, 16 April 2019.

Dua anggota saya sudah beli tiket jam 4 sore, sehingga kalau dibacakan jam 4 tidak terkejar, karena dia harus ke bandara, dan anggota saya yang sebelah juga nyoblos di Kupang, nanti jam 4 tiket,” kata Yanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 16 April 2019.

Majelis hakim juga sudah bermusyawarah dengan jaksa penuntut umum dan tim kuasa hukum Idrus. Sidang akhirnya ditunda sepekan.

“Sehingga tadi saya musyawarah sama JPU dan penasihat hukum saudara (Idrus Marham) untuk putusan saudara ditunda minggu depan. Sidang kami tunda 1 minggu, tanggal 23 April 2019,” tegas Yanto.

Mantan Menteri Sosial Idrus Marham dituntut lima tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan penjara.

Idrus bersama mantan Wakil Ketua Komisi VII Eni Maulani Saragih diyakini menerima hadiah berupa uang total Rp2,250 miliar dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1. Uang itu diduga mengalir ke musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar 2017.

Idrus yang saat itu menjadi Plt Ketua Umum Golkar meminta uang ke bos Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo melalui Eni, sejumlah USD2,5 juta. Uang itu disebut untuk keperluan Munaslub Partai Golkar 2017.

Menurut jaksa, Idrus berkeinginan untuk menjadi pengganti antar waktu Ketua Umum Partai Golkar saat itu menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus KTP berbasis elektronik.

Idrus dan Eni dinilai telah punya niat meminta uang untuk digunakan dalam Munaslub Partai Golkar 2017. Hal ini diperkuat dengan uang sejumlah Rp713 juta dari total penerimaan Rp2,250 miliar dari Kotjo, diserahkan Eni selaku bendahara Munaslub kepada Wakil Sekretaris Steering Committe Munaslub Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

Uang suap itu diduga diberikan agar Kotjo mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau (PLTU MT Riau-1). Proyek tersebut rencananya akan dikerjakan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company Ltd, perusahaan yang dibawa oleh Kotjo.

Idrus diyakini melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.@net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.