Unras Persoalan Pilkades, ini tuntutan Aliansi Masyarakat Polman

  • Bagikan

POLMAN – Aliansi masyarakat polman yang berjumlah puluhan orang mengelar unras di depan kantor bupati polewali mandar menyikapi polemik pilkades yang terus bergulir.Kamis (9-9-2021).

Dalam orasinya alwin (korlap) mangatkan bahwa kedatangan kami di depan kantor bupati tidak lain adalah untuk menyampaikan keresahan masyarakat berkaitan dengan agenda pilkades yang notabenennya dalam peraturan daerah(perda) nomor 5 tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa pasal 24 ayat (q)berbunyi bahwa akan dilakukannya tes tertulis dan tes wawancara oleh panitia kabupaten. Dan ini berlaku kepada seluruh bakal calon kepala desa dan menjadi alat untuk menggugurkan, padahal itu bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu permendagri 112/2014 dan permendagri 65/2017 yg mayatakan bahwa bakal calon kepala desa minimal 2 maksimal 5. Yang artinya adalah tes tertulis dan wawancara hanya berlaku ketika calon lebih dari 5.

Dikesempatan yang sama penanggung jawab aksi muh. Ridwan mangatakan bahwa kami dari aliansi masyarakat polman tetap mendukung revisi perda dan meminta bupati polman menunda ataupun menggeser tahapan. Tetapi kami juga meminta deadline waktu terhadap DPRD, agar segera payung hukum ini bisa rampung dan tahapanpun bisa terlaksana tahun 2021.adapun hasil hearing tadi tidak di indahkan maka kami akan menempuh jalur lain dan mengajak massa yang lebih banyak.

Adapun poin tuntutan aliansi masyarakat polman.
Kami mendukung revisi perda nomor 5 tahun 2017 pilkdes agar tetap sesuai dengan samagat hierarki perundang undangan dengan adanya norma baru di dalam permendagri 72 thn 2020.

Kami mendukung menghilangkan pasal 24 ayat q dalam perda nomor 5 tahun 2017 tentang tes tertulis dan wawancara dan bisa memposisikan nya sebagai syarat tambahan bukan sebagai syarat wajib sebagai mana yang tertuan di dalam perbup.

Kami mendukung tahapan penundaan dengan tetap memastikan tahapan pilkades terlaksana thn 2021.

Maka untuk itu kami meminta agar DPRD kab polman segera menyelesaikan revisi perda inisiatif.

Kami meminta kepada bupati polewali mandar agar menunda sementara tahapan pilkades hingga selesainya perda inisiatif. Dan tetap memastikan agar pilakdes terlaksana tahun 2021

Kami meminta agar bupati kab polman bersama dengan DPRD bisa duduk bersama agar tidak terjadi resistensi, miskonsepsi dan bisa mengambil langkah langkah solutif demi kepentingan masyarakat luas.
(Rzl81)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.